.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali memberikan waktu kepada manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) hingga malam ini pukul 00.00 Wita agar segera membongkar tembok yang menghalangi akses warga sekitar. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack.
Dewa Jack mengatakan jika hingga malam ini tidak dibongkar secara mandiri oleh GWK, dia akan segera menandatangani surat untuk memberikan kewenangan penuh legislatif dan eksekutif untuk membongkar tembok tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Besok saya akan tanda tangan surat yang isinya memberikan kewenangan penuh kepada eksekutif sebagai eksekutor dan Satpol PP untuk membongkar," kata Dewa Jack ditemui di Kantor Gubernur Bali, Senin (29/9/2025).
Setelah itu, lanjut dia, DPRD akan menunggu respons resmi dari GWK seusai surat tersebut dikeluarkan. Dia juga ingin bertemu secara langsung kepada para petinggi GWK.
"Saya sebagai orang Bali terpilih juga jadi DPR di Bali oleh masyarakat Bali, saya juga ingin kenal dong siapa sih di GWK ini?," ujarnya.
Politikus PDIP itu mengatakan DPRD akan memutuskan hasil dari polemik itu dari rapat pimpinan bersama komisi dan para fraksi. "Setelah rapim, apakah kami akan mengecek izinnya sampai di mana? Kapan matinya? Kapan hidupnya? Kapan bangkit kembali?," tukasnya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster meminta pengelola Garuda Wisnu Kencana (GWK) untuk membongkar tembok yang menghalangi akses warga sekitar. Koster menegaskan sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak di Desa Ungasan terkait polemik tersebut.
"Jadi karena itu saya juga meminta pihak GWK agar membuka tembok itu supaya akses masyarakat yang selama ini menggunakannya sehari-hari, ada anak sekolah, orang kerja dari desanya ke tempatnya, itu bisa berjalan dengan normal kembali," kata Koster seusai rapat paripurna DPRD Bali di kantor Gubernur Bali, Senin (29/9/2025).
Meskipun klaim dari GWK adalah itu tanah milik mereka, Koster menilai GWK tidak akan rugi dengan membuka jalan tersebut. "Saya kira GWK juga nggak akan rugi dengan merelakan jalan itu untuk tetap difungsikan dan digunakan oleh masyarakat," sambung Koster.
(nor/nor)
