.webp)
Malaysia dan Singapura kompak mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mereformasi Dewan Keamanan dengan membatasi bahkan menghapus hak veto lima anggota tetap. Keduanya juga menyoroti kegagalan PBB menindak Israel yang dinilai terus melanggar hukum internasional.
Malaysia mendesak PBB menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Malaysia juga menuntut agar hak veto yang selama ini dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dibatasi atau bahkan dihapus.
Dilansir dari detikNews, Minggu (28/9/2025), sikap itu disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan dalam Debat Umum Sidang ke-80 Majelis Umum PBB (UNGA) 2025 di New York, Amerika Serikat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kritik Israel
Mohamad menilai kebrutalan rezim Zionis di Timur Tengah tidak boleh terus dibiarkan. Ia menyinggung serangan terbaru Israel di Doha, Qatar, yang menurutnya bukan sekadar serangan terhadap perwakilan Hamas, tetapi juga pelanggaran kedaulatan negara lain dan penghinaan terhadap upaya mediasi.
"Kekejaman mungkin dimulai dengan Palestina, tetapi tentu saja tidak akan berakhir dengan Palestina. Seiring Timur Tengah semakin berbahaya bagi penduduknya, kita akan merasakan dampaknya di seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa hanya mengadvokasi solusi dua negara saja tidak cukup," kata Mohamad.
Mohamad menegaskan komitmen Malaysia mendukung rakyat Palestina melalui berbagai langkah, termasuk Deklarasi New York. Ia mengatakan dukungan jangka panjang harus dipersiapkan untuk pembangunan negara Palestina yang merdeka.
"Ujian yang kita hadapi sekarang adalah ujian eksistensial. 80 tahun PBB, dan 77 tahun pembersihan etnis Palestina, jika kita tidak dapat menyelesaikannya, warga dunia akan kehilangan kepercayaan kepada kita dan tatanan internasional," ujarnya.
Dorongan Reformasi PBB
Mohamad juga kembali menyerukan reformasi PBB agar tetap relevan menghadapi tantangan global, terutama masalah Palestina. Ia menilai ada tiga reformasi mendesak yang harus dilakukan, termasuk membatasi atau menghapus hak veto lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris.
"Kita harus menantangnya setiap kali hak veto digunakan, terutama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Kewenangan harus mengalir kembali ke Majelis Umum. Sebagai badan yang paling inklusif di majelis ini, PBB harus diizinkan untuk berfungsi sebagai hati nurani dan suara dunia, tanpa hambatan. Kita juga harus merancang ulang mekanisme pendanaan global untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi negara-negara berkembang," kata Mohamad.
Ia mendesak PBB menuntut akuntabilitas dari anggota tetap Dewan Keamanan melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto. Menurutnya, kegagalan berulang Dewan Keamanan memenuhi kehendak Majelis Umum harus dilawan keras.
"Kita harus mengejar hasil melalui Resolusi 377A: Bersatu untuk Perdamaian. Kita tidak boleh lagi diam-diam menerima penolakan atas suara kolektif kita. Kita harus mempertanyakan dan menantang veto. Kita harus membebaskan Dewan Keamanan dari kelumpuhan yang memalukan ini," tegasnya.
Mohamad menyebut PBB harus tetap relevan, efektif, dan berperan sebagai penjaga perdamaian global. Ia menyinggung sejak 7 Oktober 2023, Israel melakukan genosida di Gaza yang menewaskan lebih dari 65 ribu warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan kelaparan parah.
Singapura Desak Reformasi PBB
 Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. (AFP/CHARLY TRIBALLEAU) |
Selain Malaysia, Singapura juga menyerukan pembatasan hak veto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyampaikan hal itu dalam Sidang Umum PBB di New York, dilansir Channel News Asia, Minggu (28/9/2025).
"Peningkatan, dan jika boleh saya tambahkan, penggunaan hak veto yang sinis oleh P5 harus dibatasi," kata Balakrishnan.
Ia menilai anggota PBB harus mencapai kesepakatan baru soal penggunaan hak veto. Balakrishnan menyebut dunia sudah berubah sejak berdirinya PBB 80 tahun lalu.
"Sebagaimana dunia telah berubah secara dramatis dalam 80 tahun terakhir, jelas juga bahwa PBB perlu melakukan reformasi agar sesuai dengan tujuannya untuk periode selanjutnya. Kita membutuhkan PBB yang lebih representatif dan inklusif yang mencerminkan realitas terkini," ujarnya.
Veto AS dan Krisis Global
Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, memiliki hak veto yang memungkinkan mereka memblokir resolusi meski didukung mayoritas anggota lain.
Awal bulan ini, Amerika Serikat untuk keenam kalinya memveto rancangan resolusi gencatan senjata di Gaza. Resolusi itu didukung 14 anggota Dewan Keamanan, namun AS menolak dengan alasan tidak mengutuk Hamas dan tidak mengakui hak Israel membela diri.
Balakrishnan juga menyinggung perlunya hubungan lebih kuat antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Ia mengingatkan bahwa tatanan dunia pascaperang telah berakhir dan kondisi global saat ini jauh berbeda dibanding 1945.
"Terkikisnya rasa hormat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, pelanggaran berat hukum internasional dan hukum humaniter internasional, sayangnya telah menjadi hal yang umum, demikian pula pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah," ucapnya.
Ia menyebut perang di Timur Tengah, Ukraina, dan sebagian Afrika mencerminkan tragedi global. Balakrishnan bahkan menegaskan Singapura akan mempertimbangkan kembali posisinya dalam mengakui negara Palestina jika Israel mengambil langkah lebih lanjut untuk memadamkan solusi dua negara.
Simak Video "Video: Isi Pidato Presiden Prancis, Buat Peserta KTT PBB Standing Ovation"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)
