Malaysia dan Singapura kompak mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mereformasi Dewan Keamanan dengan membatasi bahkan menghapus hak veto lima anggota tetap. Keduanya juga menyoroti kegagalan PBB menindak Israel yang dinilai terus melanggar hukum internasional.
Malaysia mendesak PBB menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Malaysia juga menuntut agar hak veto yang selama ini dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dibatasi atau bahkan dihapus.
Dilansir dari detikNews, Minggu (28/9/2025), sikap itu disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan dalam Debat Umum Sidang ke-80 Majelis Umum PBB (UNGA) 2025 di New York, Amerika Serikat.
Kritik Israel
Mohamad menilai kebrutalan rezim Zionis di Timur Tengah tidak boleh terus dibiarkan. Ia menyinggung serangan terbaru Israel di Doha, Qatar, yang menurutnya bukan sekadar serangan terhadap perwakilan Hamas, tetapi juga pelanggaran kedaulatan negara lain dan penghinaan terhadap upaya mediasi.
"Kekejaman mungkin dimulai dengan Palestina, tetapi tentu saja tidak akan berakhir dengan Palestina. Seiring Timur Tengah semakin berbahaya bagi penduduknya, kita akan merasakan dampaknya di seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa hanya mengadvokasi solusi dua negara saja tidak cukup," kata Mohamad.
Mohamad menegaskan komitmen Malaysia mendukung rakyat Palestina melalui berbagai langkah, termasuk Deklarasi New York. Ia mengatakan dukungan jangka panjang harus dipersiapkan untuk pembangunan negara Palestina yang merdeka.
"Ujian yang kita hadapi sekarang adalah ujian eksistensial. 80 tahun PBB, dan 77 tahun pembersihan etnis Palestina, jika kita tidak dapat menyelesaikannya, warga dunia akan kehilangan kepercayaan kepada kita dan tatanan internasional," ujarnya.
Simak Video "Video: Isi Pidato Presiden Prancis, Buat Peserta KTT PBB Standing Ovation"
(dpw/dpw)