Wakil Ketua II DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi menilai anggota dewan tidak perlu diberi insentif. Hal itu disampaikannya menanggapi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengevaluasi tunjangan anggota dewan.
"Baiknya semua menerima gaji pokok aja baik DPRD maupun pegawai negeri, nggak ada lagi insentif," kata Kresna Budi kepada detikBali, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, langkah itu akan membuat posisi anggota dewan dan pegawai negeri sipil menjadi setara. Meski begitu, ia mengaku belum menyampaikan usulan tersebut kepada seluruh anggota DPRD Bali.
Ia juga mengingatkan agar persoalan insentif dan tunjangan tidak hanya dibebankan kepada anggota dewan.
"Penting kiranya jangan dewan aja dipermasalahkan, biar berkeadilan semua harus diawasi," ujar politikus Golkar itu.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan Pemprov Bali akan mengevaluasi tunjangan DPRD.
"Nanti kami evaluasi. Evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan, realitas, dan begitu juga kami akan melihat juga karena ini berimplikasi dengan inflasi," kata Giri Prasta seusai Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I di Kantor Gubernur Bali, Senin (8/9/2025).
Giri menjelaskan, Pemprov Bali selama ini berupaya menjaga stabilitas inflasi di kabupaten/kota. Pemprov juga rutin menggelar rapat dan sidak untuk mengendalikan harga komoditas.
"(Evaluasi) Sudah jalan. Tinggal menunggu keputusan saja," tutur mantan Bupati Badung dua periode itu.
Simak Video "Video DPRD Bali Sidak Kawasan Tahura: Ada Pabrik Beton-Rumah Warga"
(dpw/dpw)