.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menargetkan emisi nol bersih atau Net Zero Emission (NZE) pada 2045 atau 15 tahun lebih cepat dari nasional. Untuk mencapai target ini, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menegaskan Bali harus segera mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Rachmat Kaimuddin menjelaskan apabila pada 2045 seluruh kendaraan fosil dilarang beroperasi, maka penjualan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) sudah dihentikan mulai 2030 atau 2035.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kalau misalnya kita biarkan orang membeli mobil dan motor pakai fosil sampai 2044, besoknya 2045 dia sudah nggak bisa pakai, itu kan nggak fair. Jadi, strategi-strategi ini perlu ada roadmap dan perlu kita siapkan supaya teman-teman yang beli kendaraan menggunakan fosil menyadari bahwa 2045 ini, saya sudah nggak boleh pakai lagi," ujar Rachmat di Sanur, Denpasar, Kamis (28/8/2025).
Menurutnya, dibutuhkan suatu roadmap yang kemudian disusul dengan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga masyarakat akan beralih ke penggunaan transportasi hijau.
"Kalau Bali karena sebagai island bisa pakai strategi itu, mungkin ini juga buat kami di pemerintah pusat bisa menjadi pilot project. Kita sangat-sangat ingin," aku Rachmat.
Selain itu, untuk dapat mewujudkan Bali NZE pada 2045, Bali perlu berkontribusi dalam energi mix Indonesia. Rachmat menyebut Sekda Bali Dewa Made Indra sempat bercerita soal Pemprov Bali tengah membuat program pemanfaatan PLTS dan sumber lainnya.
Dia memandang ke depannya diperlukan koneksi grid yang lebih baik antara Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Hal ini mengingat Nusa Tenggara dan Jawa memiliki sumber kelistrikan hijau yang cukup banyak.
"Jadi, itu mungkin buat Bali strateginya. Pertama, transportasi dan kedua bagaimana dari sisi listrik jangan sampai nanti Bali butuh bikin PLTU tambahan. Ini yang perlu kita jaga," ungkapnya.
Sementara itu, Made Indra menuturkan Pemprov Bali saat ini tengah gencar mengampanyekan soal transportasi hijau. Mulai dari dibuatnya peraturan Gubernur Bali hingga surat edaran terkait hal tersebut.
"Bahkan, Pak Gubernur sudah menjadi role model. Pak Gubernur dan saya itu (sudah pakai) kendaraan listrik. Kemudian Prokopimda sudah mulai menggunakan kendaraan listrik, para pegawai setiap Jumat didorong dan sekarang pertumbuhan kendaraan listrik di Bali semakin baik," tuturnya.
Sehingga, nantinya pada 2045 semua kendaraan di Bali sudah berbahan bakar hijau. Meskipun demikian, dalam perjalannya, Pemprov Bali menemukan tantangan.
"Pastilah, tidak mudah karena yang pertama, animo masyarakat masih perlu didorong lagi. Kedua, harga kendaraan listrik yang masih relatif tinggi. Tetapi, kalau kita lihat dari awal sampai hari ini (harga kendaraan listrik) turun," ucap Made Indra.
Dia menyebut harga kendaraan listrik yang tinggi sebagai suatu hal yang biasa. Mengingat, biasanya barang dengan teknologi baru pasti harganya mahal di awal. Lalu sejalan dengan semakin masif diproduksi, harganya pun semakin murah.
"Jadi, kami harus tetap optimistis," pungkas Made Indra.
(nor/nor)
