.webp)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Eddy Hartono, mengeklaim tak ada kejadian terorisme di Indonesia selama dua tahun terakhir, yakni pada 2023 dan 2024.
"Ini berkat kerja sama dan kolaborasi sinergi seluruh kementerian/lembaga," kata Eddy saat berkunjung ke Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Selasa (29/7/2025).
Menurut Eddy, untuk dapat mempertahankan zero terrorist attack di Indonesia, kuncinya berada pada sinergi dan kolaborasi. Dua hal itu tengah dibangun dan dikembangkan BPNT. Sehingga, semua punya pemahamannya yang sama bahwa terorisme adalah ancaman global yang perlu diatasi dan diantisipasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BNPT mencatat ada sebanyak 148 penangkapan terduga teroris di Indonesia pada 2023 dan 96 penangkapan pada 2024. Semua penangkapan terduga teroris ini terjadi di luar Bali. Meski demikian, BNPT tetap berjaga di Bali mengingat terorisme merupakan jaringan.
Eddy menilai Bali merupakan daerah pariwisata sekaligus kebanggaan Indonesia serta dikenal dunia. Sehingga, sudah menjadi kewajiban bagi warga negara, khususnya aparat, untuk terus menjaga suasana kondusif Pulau Dewata. "Sehingga, pariwisata dan ekonomi tidak terganggu dengan adanya ancaman terorisme. Sehingga, ke depan Bali terus aman dan nyaman," jelasnya.
Eddy menuturkan BNPT bakal melakukan sinergi dan kolaborasi, khususnya dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memiliki otoritas bandara hingga pelabuhan, untuk mendukung mitigasi dan penanganan terorisme. Sehingga, upaya mitigasi dan penanganan terorisme ke depan dapat dilakukan dari hulu hingga hilir.
"Mitigasi ini penting dilakukan karena kalau ada kejadian mahal semua. Kami mengalami ketika kejadian teror bom, itu mahal. Tenaga, uang, dan juga waktu, semua itu akan besar biayanya. Lebih baik kami gunakan untuk kesiapan melakukan pencegahan dan mitigasi ini," tutur Eddy.
Selain itu, Eddy menuturkan, BNPT melalui satuan tugas (satgas) turut memantau internet atau ruang siber terkait terorisme, khususnya yang menargetkan perempuan, anak, dan remaja. Guna mendukung hal itu, BPNT bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga membuat modul terkait upaya perlindungan perempuan dan anak dari jaringan terorisme beberapa waktu lalu.
Tak hanya itu, BPNT juga turut menginisiasi 'Desa Siap Siaga' dengan melibatkan masyarakat. Menurut Eddy, masyarakat kini mulai berani melapor ketika menemukan sosok mencurigakan yang datang dan tinggal di suatu daerah.
Jumlah 'Desa Siap Siaga' telah banyak tersebar di Jawa, Sumatera hingga Sulawesi. Pemilihan 'Desa Siap Siaga' berdasarkan lokasi yang dianggap rawan atau pernah ada kejadian terorisme.
"Untuk di Bali aman. Tetap (ada rencana mendorong pembentukan 'Desa Siap Siaga' di Bali). Bali kan kami pakai kearifan lokal dan Bali kan sudah kuat juga kearifan lokalnya," jelas Eddy.
Pastikan Mitigasi Ancaman Terorisme di Pelabuhan Benoa
Eddy dalam kunjungannya ke Pelabuhan Benoa juga menekankan pentingnya pelabuhan sebagai objek vital nasional serta memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, pariwisata dan logistik nasional. Walhasil, pelabuhan wajib memenuhi kriteria asesmen dari BNPT.
Menurutnya, penting melakukan kesiapsiagaan nasional melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan aparatur serta perlindungan dan peningkatan sarana prasarana objek vital dan publik dari ancaman terorisme. Karena itu, perlu dilakukan upaya mitigasi di pelabuhan.
"Pelabuhan menjadi tempat objek vital dan bisa saja ini menjadi sarana serangan teror sehingga perlu dilakukan upaya asesmen di pelabuhan. Minimal standar minimum pengamanan terhadap ancaman terorisme itu terpenuhi di pelabuhan dan ini perlu kolaborasi dan sinergi," ujar Eddy.
Eddy mengapresiasi Pelabuhan Benoa terkait penerapan standar minimum tentang ancaman keamanan terorisme. Dalam kunjungannya tersebut, dia juga sempat meninjau beberapa kawasan di Pelabuhan Benoa, salah satunya Benoa Cruise Terminal.
"Sistem keamanan sudah bagus, tinggal kami nanti melengkapi apa-apa yang perlu dilengkapi. Sehingga, mitigasi terhadap ancaman terorisme insyaallah dapat kami laksanakan dengan baik. Sehingga, ke depan mudah-mudahan ancaman terorisme tidak ada di Bali," jelas Eddy.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa, Aprianus Hangki, mengatakan Pelabuhan Benoa telah menerapkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Penerapan ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Pelayaran serta Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 134 tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Pelabuhan.
Sebagai langkah strategis dalam menjaga keamanan kapal dan pelabuhan, tutur Aprianus, KSOP Kelas II Benoa bersama pihak terkait terus menyelenggarakan simulasi serta pelatihan pengamanan maritim. "Diharapkan ini memberikan kepercayaan terhadap dunia maritim internasional, mengingat Bali merupakan muka Indonesia dan pariwisata internasional yang diharapkan dapat memberikan layanan home port cruise serta penggerak utama perekonomian Indonesia," harap Aprianus.
Aprianus juga berharap kegiatan sosialisasi dan asesmen yang dilakukan BPNT dapat dijadikan sebagai media improvement dalam implementasi sistem pengamanan pada area objek vital nasional yang terstruktur dengan baik serta strategi inovatif dalam mengelola keamanan kapal, fasilitas pelabuhan, serta mengantisipasi risiko tindak pidana terorisme.
Executive Director 3 Regional 3 PT Pelindo, Daru Wicaksono Julianto, menilai sosialisasi dan asesmen mitigasi BPNT sebagai upaya berkelanjutan untuk terus meningkatkan sistem keamanan pelabuhan, terutama untuk di Pelabuhan Benoa sebagai gerbang bagi kedatangan turis mancanegara.
"(Soal evaluasi berdasarkan inspeksi di lapangan) Ada beberapa hal terutama atas detail-detail yang mungkin dari ISPS code belum tercover, itu yang akan kami tingkatkan, terutama untuk koordinasi, penanganan-penanganan SOP dan seperti CCTV dan lainnya yang akan kami terus tingkatkan untuk sistem keamanan di Benoa," tutur Daru.
Di sisi lain, Daru berujar, Pelindo berkomitmen untuk terus meningkatkan standar pengamanan di lingkungan pelabuhan, baik melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) maupun bekerja sama dengan aparat keamanan dan instansi pemerintah. Terlebih, pada beberapa cabang pelabuhan juga telah mengimplementasikan ISPS code.
Daru berharap sosialisasi dan asesmen BPNT soal mitigasi terorisme akan melahirkan berbagai rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. "Semoga sinergi serta kolaborasi kita hari ini dapat memperkuat sistem perlindungan pelabuhan sebagai objek vital yang strategis di tanah air," harap Daru.
Simak Video "Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter"
[Gambas:Video 20detik]
(hsa/hsa)
