.webp)
Sebanyak 17 persen pengajuan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ditolak sepanjang 2025. Musababnya, berkas atau dokumen pengajuan klaim dari para peserta BPJS Ketenagakerjaan dinilai tidak valid.
Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Sementara (PPS) Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim manfaat program JKP atau tunjangan bagi korban PHK Rp 258,61 miliar selama periode Januari-April 2025.
"Secara nasional, sepanjang 2025 angka penolakan klaim JKP sebesar 17 persen," kata Abdur dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025), dikutip dari detikFinance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abdur menjelaskan pengajuan klaim yang ditolak mayoritas karena berkas dokumen pendukung pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak valid. Ia menegaskan klaim tidak dapat dicairkan jika berkas tidak valid.
"Mungkin ada beberapa yang belum bisa melengkapi (berkas), sehingga kami harus tolak. Kalau belum valid ya terpaksa kami tolak," ujarnya.
Di sisi lain, Abdur menyebut jumlah penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan melonjak signifikan. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan sudah membayarkan melebihi setengah dari klaim JKP sepanjang 2024 yang sebesar Rp 378,84 miliar.
"Nominal manfaat yang dibayar sampai April 2025 sebesar Rp 258,61 miliar atau mencapai 68,3 persen dibandingkan total nominal manfaat selama tahun 2024," kata Abdur.
Secara keseluruhan, jumlah kepesertaan program JKP BPJS Ketenagakerjaan mencapai 16,47 juta orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan total peserta pada 2024 sebanyak 14,44 juta orang.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(iws/iws)
