.webp)
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan penolakannya terhadap wacana relokasi sementara dua juta penduduk Gaza ke Indonesia, yang muncul sebelum Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).
"Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima," tulis Kemlu RI melalui akun X resminya, @Kemlu_RI, dilansir dari detikNews, Rabu (22/1/2025).
Jalur Gaza diketahui menghadapi agresi penjajahan Israel. Menurut Kemlu RI, pemindahan penduduk yang terjajah ke wilayah lain tidak dapat menjadi solusi dan hanya memperkuat pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza," lanjut pernyataan Kemlu RI.
Kabar wacana relokasi ini muncul dari wawancara tim transisi Trump dengan NBC News. Pejabat transisi menyebut ada pembahasan mengenai relokasi sementara dua juta warga Gaza ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari rekonstruksi pascakonflik.
"Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apa pun, dari siapa pun, maupun rencana apa pun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca-konflik," tegas Kemlu RI.
Indonesia mengharapkan momentum gencatan senjata di Gaza dapat digunakan untuk mendorong solusi dua negara yang diakui secara internasional.
"Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati," tulis Kemlu RI.
Anggota DPR RI dan sejumlah pihak turut menanggapi wacana ini. Ketua BKSAP DPR, Mardani Ali Sera, menekankan bahwa pemindahan warga Gaza adalah hak mereka sendiri, bukan urusan pihak luar.
"Yang pertama tentu bukan urusan Trump, memindahkan orang Gaza, enak aja. Itu terserah penduduk Gaza-nya. Kalau Gaza-nya memang kan katanya niatnya ingin merekonstruksi Gaza. Tapi, nggak bisa penduduk Gaza itu bukan lemari yang gampang dipindahin," kata Mardani.
Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R Abdullah, juga mengkritik wacana tersebut. Ia menilai langkah tersebut dapat berdampak negatif jika dilakukan hanya untuk kepentingan Israel.
"Rekonstruksi di Gaza akan tidak adil jika hanya untuk kepentingan Israel, sehingga harus mengungsikan warga Gaza," ujar Taufiq.
(dpw/dpw)
