Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mencatat investasi yang masuk ke Pulau Dewata hingga pengujung tahun 2024 mencapai hampir Rp 30 triliun. Meski begitu, Pemprov Bali mengakui masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk memperbaiki kondisi sosial perekonomian warganya.
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengungkapkan angka kemiskinan di Bali 4%. Rerata angka kemiskinan itu meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 0,19% atau rerata nasional 1,12%.
"Saya berpendapat, ini PR besar kami. Rasanya tidak adil, kalau di Bali tempat orang bersenang-bersenang, masih ada saudara kami yang kurang beruntung," kata Mahendra di Denpasar, Jumat (27/12/2024).
Mahendra mengatakan Pemprov Bali telah berupaya menekan angka kemiskinan dengan menggelontorkan anggaran mencapai Rp 352 miliar lebih. Adapun upaya untuk pengentasan kemiskinan itu bermacam-macam. Mulai dari intervensi bantuan usaha mikro, bantuan sosial, intervensi program keluarga harapan, intervensi pangan non tunai, sembako, biaya pendidikan, dan lainnya.
"Kami menyadari apa yang dilakukan masih jauh dari memadai untuk dapat mengatasi persoalan kesejahteraan sosial. Tapi, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi bagi semua pihak yang telah membatu sesama," imbuhnya.
Mahendra lantas menyoroti ketimpangan pembangunan di Bali. Ia menyebut alokasi APBD dari PAD Kabupaten Badung masih menjadi yang tertinggi, yakni mencapai Rp 10,2 triliun. Menurutnya, hal itu juga disebabkan oleh 57% sumber pendapatan Bali masih berasal dari pariwisata.
"Terutama wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Badung masih yang terbesar, dari pajak hotel dan restoran," imbuhnya.
Simak Video "Video: Bali Bakal Larang Air Kemasan Plastik, Wajib Pakai Tumbler"
(iws/iws)