.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar rapat Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu di Trans Resort, Kuta Utara, Badung, Bali. Bawaslu menyampaikan tiga rekomendasi untuk mewujudkan pemilihan umum (pemilu) yang inklusif dan menggerakkan para perempuan.
"Pertama, rekomendasi menguatkan partisipasi perempuan dalam pemilu," ujar anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, saat konferensi pers, Minggu (22/12/2024).
Menurut Lolly, penguatan itu dapat dilakukan dengan menyusun kurikulum pendidikan politik bagi perempuan sebagai pemilih, peserta, dan pengawas pemilu. Ia mendorong pelaksanaan pemilu yang inklusif dan adil gender.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menghapus hambatan sosial, ekonomi, dan struktural yang menghalangi perempuan terlibat dalam pemilu dan pemilihan," imbuhnya.
Rekomendasi kedua, Srikandi Bawaslu mendorong revisi Undang-Undang (UU) Pemilu terkait syarat kuota minimal 30 persen perempuan pada penyelenggara pemilu. Ia menilai frasa 'diperhatikan' perlu diubah menjadi 'diwujudkan' untuk mengakomodasi perempuan dalam tim seleksi maupun rekrutmen penyelenggara pemilu.
"Pemenuhan kebutuhan dasar perempuan penyelenggara pemilu terkait dengan cuti hamil dan menyusui khususnya pada tahapan-tahapan pemilu," tegas Lolly.
Srikandi Bawaslu, dia berujar, juga ingin mendorong lingkungan kerja yang ramah anak dan perempuan. "Memastikan desain pemilu ramah bagi perempuan dan disabilitas. Mendukung perempuan dari kelompok rentan seperti masyarakat adat, miskin, aliran kepercayaan untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu," pungkasnya.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku telah menerbitkan surat keputusan (SK) tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilu. Ia juga menerbitkan SK tentang petunjuk teknis rekrutmen pengawas pemilu dan pemilihan yang berkeadilan gender.
"Konsolidasi ini juga menjadi refleksi dan evaluasi atas capaian yang dihasilkan konsolnas momentum peringatan Hari Ibu," ujar Rahmat.
(iws/iws)
