.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Bali. Menurutnya, defisit tersebut bisa ditutup dengan utang, asalkan pemprov bisa mengangsur.
"Kalau seandainya bisa dibayar dengan diangsur, ada syaratnya, ada perjanjiannya. Boleh saja," ungkap Tito usai menghadiri Temu Karya Nasional serta Penganugerahan Desa dan Kelurahan Berprestasi di Bali, Selasa (8/10/2024).
Tito tak ambil pusing bila Pemprov Bali akan berutang. Hal tersebut sepanjang Pemprov Bali memiliki kemampuan untuk membayar cicilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Tito memberikan catatan agar cicilan tersebut tak mengganggu operasional Pemprov Bali. "Berutang boleh, ada aturannya. Sepanjang memiliki kemampuan membayar, dicicil setiap tahun, nggak masalah. Asal jangan sampai memberatkan defisit terlalu besar yang menyebabkan operasional terganggu," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov Bali berencana meminjam duit sebanyak Rp 842,85 miliar untuk menutupi defisit APBD. Rencana pinjaman jangka pendek itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2024.
"Dapat saya sampaikan bahwa pencantuman pinjaman daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2024 bersifat administratif untuk menutup defisit dalam pembiayaan anggaran sebesar 842,85 miliar rupiah lebih," kata Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya saat rapat paripurna DPRD Bali, Senin (26/8/2024).
Mahendra dalam rapat paripurna itu menjawab pandangan umum sejumlah fraksi di DPRD Bali mengenai Ranperda APBD Perubahan 2024. Pandangan umum sejumlah fraksi itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bali, Senin (19/8/2024).
Mahendra menegaskan bahwa ia akan berupaya mengatasi defisit APBD Pemprov Bali melalui peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi belanja. Upaya itu dilakukan agar rencana pinjaman daerah tidak direalisasikan.
Adapun APBD Bali dirancang defisit sebesar Rp 691 miliar lebih, atau 14,17 persen. "Defisit ini akan dibiayai dari pembiayaan neto," ujar Mahendra.
(dpw/gsp)
