.webp)
Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin geram dengan munculnya berbagai manuver selama penyelenggaraan Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali. Ia pun menyentil kader Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak menjadi pengecut hingga merespons santai wacana muktamar PKB tandingan.
Untuk diketahui, Cak Imin kembali terpilih sebagai ketua umum PKB periode 2024-2029. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditunjuk sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.
Penetapan Cak Imin sebagai ketum berlangsung pada Muktamar ke-6 PKB di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024) malam. Dalam sesi tanggapan atas laporan pertanggungjawaban DPP PKB, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia meminta agar Cak Imin kembali menjabat sebagai ketua umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cak Imin pun berseloroh sembari menyetujui permintaan para kadernya untuk kembali memimpin PKB. "Ente jual ana beli, ente sopan ana segan. Dengan memohon hidayah Allah, saya menerima permintaan sahabat-sahabat," ujarnya ketika menyanggupi untuk kembali menjadi ketum PKB.
Kader NU Tidak Boleh Pengecut
 Aksi penolakan Muktamar PKB di Jalan Pratama Raya, Badung pada Sabtu (24/8/2024). (IB Putu Mahendra/detikBali) |
Cak Imin menyentil kader NU agar tidak menjadi pengecut. Hal itu dia ungkapkan saat merespons munculnya aksi penolakan yang memicu kericuhan saat pembukaan Muktamar PKB di Bali. Ia menuding aksi tersebut dilakukan oleh simpatisan NU yang sengaja memakai atribut PKB.
Ia pun menantang orang-orang yang menentang Muktamar PKB di Bali agar datang secara baik-baik. Cak Imin menuding pihak-pihak yang ingin membubarkan muktamar itu sengaja menyewa preman.
"Tunjukkan muka kalian. Kalau kalian kader NU, jangan jadi kader NU yang pengecut," teriak Cak Imin saat pidato penutupan Muktamar PKB di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, Minggu (25/8/2024). Ucapan Cak Imin itu disambut teriakan dan tepuk tangan seluruh peserta muktamar.
Cak Imin menegaskan karakter kader NU tidak seperti itu. Ia menyayangkan adanya aksi demo yang diwarnai kericuhan di sekitar lokasi muktamar.
"Muhaimin ini Ketum PKB sekaligus kader NU. Saya ingin sampaikan, tidak ada kader NU yang sesungguhnya pengecut, mengirim preman," ujar Cak Imin.
Sebelumnya, sejumlah massa yang mengatasnamakan dari NU menolak pelaksanaan muktamar PKB di Bali. Mereka menggelar demo di Jalan Pratama Raya, Nusa Dua, Bali, yang tak jauh dari lokasi Muktamar PKB pada Sabtu sore.
Aksi tersebut diklaim diikuti oleh sekitar 1.700 warga NU maupun simpatisan PKB. Mereka membawa berbagai macam medium aksi. Mulai dari spanduk, hingga banner yang bertuliskan "Kembalikan PKB ke NU" dan "Tangkap Muhaimin!".
"Aksi penolakan Muktamar (PKB) dari elemen Bali, simpatisan NU, ada orang PKB (juga). Macam-macam. Saat ini menolak Muktamar di Bali dan turunkan Muhaimin," ungkap Arwan, Koordinator Aksi.
Lukman Edy Cs Gelar Muktamar Tandingan
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Muhammad Lukman Edy cs bakal menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September mendatang. Ia menyebut sejumlah pengurus PKB menolak hasil muktamar yang diselenggarakan di Bali.
Lukman Edy ditunjuk sebagai organizing committee dan steering committee dalam pelaksanaan muktamar tandingan itu. Ia menjelaskan muktamar yang akan digelar di Jakarta berdasarkan seruan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk tidak menyelenggarakan Muktamar PKB di Bali.
"Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat, dan wisatawan di seluruh Bali," terangnya saat konferensi pers di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu.
Penyelenggara muktamar tandingan itu mengeklaim sebagai penerima mandat dari ratusan dewan pimpinan cabang (DPC) dan beberapa dewan pimpinan wilayah (DPW) PKB yang tidak puas atas penyelenggaraan muktamar Bali. Mereka menyebut muktamar PKB harus tetap memperhatikan maruah partai dan NU.
"Muktamar kami adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)," ujar Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A Malik Haramian.
Merespons itu, Cak Imin mengungkapkan penyelenggaraan muktamar tandingan itu ilegal dan liar. Menurutnya, tidak ada aturan hukum yang memberikan keleluasaan kepada PKB selain partai yang berada di bawah kepemimpinannya saat ini.
"(Muktamar tandingan itu) nggak kami anggap, nggak perlu diantisipasi. Wong nggak jelas," ujar Cak Imin seusai acara penutupan Muktamar PKB di Bali, Minggu.
"Tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang nggak jelas dari mana," imbuhnya.
 Cak Imin saat pembukaan Muktamar PKB di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024). (Dwi Rahmawati/detikcom) |
Kata Cak Imin soal PKB Lepas dari Bayang-bayang NU
Cak Imin juga buka suara terkait permintaan agar PKB lepas dari bayang-bayang NU. Wacana PKB untuk lepas dari bayang-bayang NU itu diembuskan oleh DPW PKB dari sejumlah daerah di Indonesia. Cak Imin menyebut aspirasi tersebut merupakan hal yang berat.
"Ini amanat yang paling berat, di mana PKB harus mandiri, tidak bergantung pada siapapun," ujar Cak Imin saat Muktamar PKB di Bali, Minggu dini hari.
Wacana tersebut juga disebut-sebut telah diperbincangkan oleh sejumlah kiai di tubuh PKB. Cak Imin lantas menyinggung sikap NU yang tidak mendukung PKB ketika Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Meski tanpa dukungan NU, Cak Imin mengeklaim PKB telah menorehkan capaian yang positif dalam Pemilu 2024. Ia menilai hal tersebut sebagai batu loncatan bagi PKB untuk dapat mandiri.
"Memang perbincangan di kalangan kiai, momentum PBNU tidak mendukung PKB saat pemilu kemarin, dan menghasilkan hasil yang bagus. Malah justru berkah buat PKB untuk benar-benar independen dan mandiri," imbuh Cak Imin.
Menurut Cak Imin, capaian positif PKB pada Pemilu 2024 juga mengisyaratkan partai yang dipimpinnya tidak lagi bergantung pada organisasi tertentu. "Setelah independen dan mandiri, maka PKB tidak lagi bergantung pada lembaga maupun organisasi manapun," pungkasnya.
Untuk diketahui, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri pembukaan Muktamar ke-6 PKB di Bali. Dalam pidatonya, Ma'ruf Amin mengungkapkan jalan politik PKB yang merupakan gerakan politik para kiai.
"PKB memang didirikan oleh para ulama. Karena itu, PKB dikatakan sebagai gerakan politik kiai. Bukan kiai politik," ujar Ma'ruf Amin dalam pidatonya, Sabtu.
Gerakan politik kiai, Ma'ruf melanjutkan, bermakna setiap langkah PKB mengikuti nasihat dari para kiai. Ia menekankan langkah politik PKB bukan berarti demi kepentingan para ulama, melainkan demi kepentingan seluruh bangsa dan negara.
"Politik kiai, politik ikut kiai. Ikut nasihat kiai. Petunjuk kiai. Makanya dinamakan gerakan politik kiai. Tapi bukan untuk kepentingan kiai, tapi kepentingan seluruh bangsa dan negara," imbuh Ma'ruf Amin.
(iws/gsp)
