.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan total sebesar Rp 222,4 miliar lebih kepada empat daerah di Bali. Yakni, Tabanan, Bangli, Jembrana, dan Klungkung. Dana BKK tersebut tercantun dalam APBD Induk 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan sejumlah daerah yang mengusulkan bantuan tersebut salah satunya untuk kebutuhan peningkatan infrastruktur.
"Program ini (BKK) dibenarkan oleh regulasi. Besarnya bantuan yang diberikan itu karena PAD Badung saat ini cukup besar," kata Adi, Senin (19/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi Arnawa melanjutkan kebijakan pemberian BKK itu dikemas oleh Pemkab Badung dengan program "Badung Angelus Buana". Kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta itu adalah konsep berbagi untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh Bali.
"Dengan makna Badung berbagi, dari Badung untuk Bali, itu komitmen pemerintah Badung membantu pemerintah daerah dan masyarakat di luar Badung. Tentunya pemberian BKK ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.
Pencapaian PAD Badung tahun 2024 hingga Rp 11 triliun yang sebagian besar dari sektor pariwisata, menurut Adi, tidak lepas dari dukungan pemerintah kabupaten lain di Bali. Jadi sudah sepantasnya Badung berbagi hasil manisnya kue pariwisata kepada pemerintah daerah dan masyarakat di luar Kabupaten Badung. Baik itu berupa BKK maupun dana hibah.
Dia menjelaskan program itu adalah upaya Pemkab Badung membantu pemerataan pembangunan di wilayah Bali. Juga membantu meringankan kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhannya, baik untuk infrastruktur hingga kebutuhan adat-istiadat.
"Meski memberikan bantuan ke luar daerah cukup besar, kami memastikan program kebijakan pembangunan di dalam daerah Badung tetap menjadi prioritas utama," singgung pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan.
Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung, Tabanan sebagai daerah penerima BKK terbesar, dan menggunakan bantuan ini untuk perbaikan infrastruktur. Di antaranya, pembangunan jembatan ruas Senganan- Pemanis Kecamatan Penebel dengan nilai Rp 5,7 miliar lebih, jembatan ruas Leba-Poyan Kecamatan Baturiti dengan nilai Rp 7,7 miliar.
Begitu juga rekonstruksi jalan Penebel-Cepag Kecamatan Penebel Rp 6,7 miliar lebih, rekonstruksi jalan Gadungan-Dalang Anyar Kecamatan Selemadeg Timur Rp 9,5 miliar lebih, dan rekonstruksi jalan Gadungan-Gempinis Kecamatan Selemadeg Timur Rp 2,8 miliar lebih.
Dengan bantuan dana BKK dari Badung, Pemkab Tabanan juga membangun sejumlah kantor dinas, seperti Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Prokompim, Kantor BKPSDM, Kantor Camat Tabanan, Kantor Dinas Sosial P3A, Kantor Satpol PP, hingga Kantor BPBD. Tabanan sendiri pada induk APBD tahun 2024 menerima total BKK sebesar Rp 114,2 miliar lebih.
Adi Arnawa melanjutkan Kabupaten Jembrana juga bisa memperbaiki sejumlah ruas jalan. Dari total Rp 53,3 miliar bantuan, sebesar Rp 28,5 miliar digunakan untuk kegiatan peningkatan atau rehabilitasi jalan kabupaten dan jalan akses pariwisata.
Sisanya sebesar Rp 25 miliar untuk penataan gedung kesenian Ir Soekarno. Untuk kegiatan peningkatan jalan setidaknya ada 14 ruas jalan yang diperbaiki. Di antaranya jalan simpang Pangkung Jangu-PohSanten, Jalan Melaya-Blimbingsari, jalan Pangkung Buluh-Peh.
Daerah tengah-tengah di Bali, Kabupaten Bangli juga menerima BKK sebesar Rp 45,2 miliar lebih dari Badung, juga mengarahkan sebagian untuk perbaikan jalan. Seperti kalan Bebalang-Taman Bali Rp1,4 miliar, jalan Jahem-Pembungan Rp 900 juta.
Ada juga pembangunan lapangan sepak bola Desa Adat Kayubihi Rp 600 juta, dan terbesar untuk penataan dan pembangunan sport center Rp 30,1 miliar lebih di pusat Kota Bangli.
Kabupaten Klungkung dengan total BKK dari Badung Rp 9,3 miliar lebih, menggunakan bantuan ini di antaranya untuk pembangunan TPST Jungutbatu Nusa Penida Rp 6,3 miliar, pengaspalan jalan padat karya banjar Pemenang Desa Nyalian Rp 400 juta, pembangunan jalan usaha tani subak abian bukit Desa Nyalian Rp20 juta, dan pembangunan Kantor Desa Kutampi, Nusa Penida Rp 2,4 miliar lebih.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindiri ada daerah yang doyan bagi-bagi hibah tanpa punya program pembangunan yang terarah. Sindiran itu mengarah ke Pemkab Badung yang selama ini memang sering menggelontorkan hibah.
Sekda Adi Arnawa menanggapi kritikan Jokowi dan mengatakan Pemkab Badung selama ini telah menjalankan program-program sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama menyangkut program hibah yang digencarkan Badung sudah terukur cermat dalam APBD.
Arnawa memahami penyampaian Presiden Jokowi terkait ada daerah dengan APBD besar yang hanya bagi-bagi dana hibah adalah arahan untuk bahan evaluasi. Baginya, arahan tersebut hal positif yang disampaikan untuk semua pemerintah daerah di Indonesia, tidak hanya Badung.
"Apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi itu satu bahan evaluasi. Pak Presiden menyampaikan seperti itu bukan bagaimana. Ini kan artinya pemberitahuan, bukan untuk Badung saja, tapi untuk semua daerah yang tentu memiliki anggaran (besar) dan harus memiliki program yang jelas," kata Arnawa ditemui seusai membuka Darmasaba Festival, di Kecamatan Abiansemal, Kamis (15/8/2024) malam.
(hsa/hsa)
