.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan proses terselenggaranya event-event besar yang proses izin dan birokrasinya masih berbelit-belit. Salah satunya, MotoGP Mandalika, Lombok, yang butuh 13 perizinan. Padahal, event-event tersebut memberikan dampak ekonomi luar biasa yang seharusnya birokrasinya bisa lebih sederhana.
"Ini (MotoGP Mandalika) efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp 4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8.000, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan? Lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ujar Jokowi dalam peluncuran digitalisasi perizinan event di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024), dilansir detikNews.
Jokowi mengatakan penyelenggara MotoGP memang tidak mengurus surat perizinan, tapi diperhalus menjadi 'surat rekomendasi'. Dia mengatakan 'surat rekomendasi' ini diurus dari jenjang kecamatan hingga pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres, surat rekomendasi dari Polda NTB, dan surat rekomendasi dari Mabes Polri. Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTB, surat dukungan dari Dinas Kebakaran. Harus punya ini, kalau tidak, izin-izin itu tadi tidak keluar," jelas Jokowi.
Dia mengatakan penyelenggara MotoGP juga harus mengurus surat pemberitahuan ke Bea Cukai. Dia mengatakan hal itu dilakukan karena ada barang-barang dari luar negeri yang perlu didatangkan ke Mandalika.
Jokowi mengatakan penyelenggara suatu event di Indonesia bisa lemas gara-gara mengurus izin. Dia mengatakan penyelenggara juga bisa kehabisan uang gara-gara banyaknya izin yang diurus.
"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta," ujar Jokowi.
Artikel ini sudah tayang di detikNews, baca di sini
(hsa/hsa)
