.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya membentuk tim pengawas Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Tim tersebut melibatkan Ombudsman, NGO, akademikus, dan media.
"Jadi kami minta keterlibatan Ombudsman, NGO, akademikus, media, untuk bisa masuk ke dalam tim gabungan itu," ujar Mahendra saat ditemui di kantor DPRD Bali, Denpasar, Rabu (19/6/2024).
Tugas tim tersebut adalah memantau dan mengawasi pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK di Bali. Mahendra menjelaskan pemantauan dilakukan agar klaster-klaster yang sudah ditentukan oleh Pemprov Bali dapat berjalan sesuai aturan dan transparan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang jelas sudah dibuat juknis untuk pendaftaran siswa baru SMA/SMK ya di Bali. Kami bagi dalam tiga klaster, klaster pertama miskin ekstrem, disabilitas, yatim piatu, itu wajib diterima di SMA/SMK negeri," jelas pria asal Buleleng itu.
Klaster kedua adalah zonasi yang juga diprioritaskan adalah siswa dari keluarga miskin. Kemudian klaster ketiga adalah jalur prestasi.
"Datanya dari mana untuk tahu miskin atau tidak, itu pakai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), itu akan terlihat di situ," terang dia.
Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Ketut Suryadi, mengingatkan agar Pemprov Bali selalu berpegangan pada asas dan aturan standar yang sudah ditentukan, demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
"Jangan sampai ada anak didik yang tidak dapat sekolah. Kalau sampai itu terjadi ini artinya kegagalan bagi komitmen negara untuk wajib belajar sampai jenjang SMA," ujar pria yang biasa disapa Boping itu.
(dpw/gsp)
