.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya aplikasi di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda). Ia pun meminta jajarannya untuk berhenti membuat aplikasi baru lantaran tidak efektif dan menghambat proses birokrasi.
"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti lah bikin platform-platform baru, stop," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024), seperti dikutip dari detikNews.
Jokowi menyebut saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi milik kementerian, lembaga, hingga pemda yang tak saling terintegrasi dan sistem kerjanya sendiri-sendiri. Ia pun menyinggung anggaran untuk membuat aplikasi dan platform baru itu mencapai triliunan rupiah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun ini saja pas kami cek pas bikin anggaran ada Rp 6,2 T yang akan dipakai untuk membikin aplikasi dan platform baru," sebutnya.
Bekas gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan adanya aplikasi sebenarnya bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat birokrasi masyarakat. Namun, bila tak terintegrasi, esensi mempermudah dan mempercepat birokrasi itu menjadi terhambat.
"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian dan di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri," jelas Jokowi.
Jokowi menegaskan saking banyaknya aplikasi yang tak terintegrasi dan tumpang tindih itu justru akan menghambat birokrasi. "Nggak akan mungkin yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!
(iws/iws)
