.webp)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi ramainya sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni mengatakan C. Menurutnya, semua orang memiliki hak untuk mengkritik.
"Ya kalau kritik terhadap Pak Jokowi sudah dari dulu ya, semua orang memiliki hak untuk kritisi, memberi masukan, bahkan fitnah setiap hari. Jadi nggak masalah, itu sebagai masukan," kata Raja seusai menghadiri kampanye akbar PSI Bali di Denpasar, Senin (5/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Raja mengaku tidak mengetahui kritikan yang disampaikan terdapat unsur politik atau tidak. Namun yang pasti, jelas Raja, PSI harus menerima dengan baik seluruh kritikan untuk mematangkan demokrasi.
"Saya kira baik ya, demokrasi kita berjalan dengan baik, TNI-Polri kita netralitasnya sangat baik, jadi tentu ada nuansa politiknya," jelas Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu.
Diketahui, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat Petisi Bulaksumur, Rabu (31/1/2024). Lewat petisi itu, mereka mengkritik pemerintahan Jokowi yang dianggap telah keluar jalur.
Selanjutnya, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mengkritik pemerintahan Jokowi yang dianggap menyalahgunakan wewenang jelang Pemilu, Kamis (1/2/2024). Mereka menyuarakan kritik melalui pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'.
(hsa/hsa)
