Megawati Sebut Capres Diteken Ketua Partai, Relawan Jokowi Merespons

Megawati Sebut Capres Diteken Ketua Partai, Relawan Jokowi Merespons

Tim detikNews - detikBali
Kamis, 11 Jan 2024 11:02 WIB
Megawati Soekarnoputri berikan pidato politik di HUT ke-51 PDIP. Megawati mengatakan PDIP bisa berdiri seperti ini bukan karena presiden, tapi karena dukungan rakyat.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di HUT ke-51 PDIP digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024). (Foto: Andhika Prasetia)
Bali -

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengomentari anggapan yang menyebutkan bahwa presiden dimenangkan oleh relawan. Menurutnya, seseorang dapat maju menjadi calon presiden (capres) jika telah diteken oleh ketua partai.

Dilansir dari detikNews, hal itu disampaikan Megawati saat hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024). Awalnya, Megawati mengelu-elukan Konferensi Asia Afrika yang digaungkan oleh ayahnya, Sukarno.

"Dalam sebuah Konferensi Asia Afrika yang gaungnya sampai hari ini masih ada dan Gerakan Nonblok, ini adalah tinta emas sejarah kepemimpinan Indonesia bagi dunia," kata Megawati.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bukan saya ini lalu... ya terang aja Bung Karno ini bapak saya, ya terang aja saya belain Bung Karno ya memangnya saya mesti ngaku bapak saya Pak Badu-kah, Pak sopo, ya karena memang Bung Karno bapak saya. Tapi dia pemimpin saya, dia mentor saya, kalau lihat tadi seperti itu. Bayangkan kalian ketika Bung Karno tahun '50, kembali kemerdekaan, ada di kita lagi itu yang ampe penuh gitu adalah rakyat yang mengelu-elukan karena tahu bahwa kita merdeka penuh, kalian sekarang, sekali lagi rakyat mau dibegitukan no, no, no," lanjut Megawati.

Setelah membanggakan Bung Karno, Megawati lantas menyinggung anggapan bahwa presiden dimenangkan oleh relawan. Menurutnya, seseorang bisa menjadi presiden jika mendapat dukungan dari ketua partai.

"Saya serius loh, saya serius loh, silakan memilih yang benar supaya dicintai oleh rakyat, jadi jangan alasan aduh saya sampai mikir, oh iya ini kan sebetulnya dimenangkan oleh sukarelawan," ujarnya.

"Emangnya sukarelawan itu datang ke KPU? Saya loh ketum yang neken siapa yang bakal calon, gitu loh, tolong inget, deh," lanjutnya.

Megawati menjelaskan sukarelawan bisa saja berperan besar jika capres dan cawapres diusulkan independen. Namun, ia menyebut capres maupun cawapres tidak akan laku jika mekanisme pengajuannya dilakukan independen.

"Kecuali kalau ada untuk presiden sama wapres itu independen, kan nggak laku. Alah... udah, rakyat jangan dibodohin," ucapnya.

Respons Relawan Jokowi

Relawan Arus Bawah Jokowi mengomentari sentilan Megawati itu. Ketua DPP Arus Bawah Jokowi, Supriyanto, menyadari pencalonan presiden dilakukan oleh partai politik atau parpol.

"Dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden, memang hanya bisa dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik seperti ketentuan UUD NKRI 1945 dan UU Pemilu," kata Supriyanto, Rabu, dikutip dari detikNews.

Supriyanto lantas menyinggung kemenangan Presiden Jokowi bersama Jusuf Kalla dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ia menilai kemenangan Jokowi dalam dua kali Pilpres itu juga berkat andil dari partai lain dan relawan.

"Dalam proses pemenangan, tidak hanya partai politik yang memiliki peran dan kontribusi dalam mencari suara untuk mencapai 50 persen plus satu suara. Karena itu, kemenangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 dan Jokowi-Ma'ruf Amin 2019, peran relawan tidak dapat diabaikan begitu saja karena suara PDIP hanya 18 persen (2014)-20 persen (2019). Artinya, perlu tambahan suara dari partai lain dan relawan," ujarnya.

Menurut Supriyanto, para relawan justru turut menggalang suara nonpartisan yang selama ini apatis dan golput. Ia menyebut hal ini terlihat dari jumlah partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 dan 2019, yang mencapai 76 persen.

"Relawan tidak pernah merasa lebih hebat dari partai politik, apalagi partai besar dan mapan seperti PDIP, yang memiliki jaringan luas dan struktur partai yang sampai tingkat basis," ucap Supriyanto.

"Tapi kita juga mesti melihat realitas politik, tidak ada mayoritas tunggal di republik ini. Ketika masih ada Bung Karno saja, perolehan PNI pada Pemilu 1955 sebanyak 22 persen dan pencapaian terbesar PDIP di Pemilu 1999 adalah 32 persen, maka Indonesia yang luas dan multikultur ini tidak bisa didominasi satu kelompok politik saja. Tetapi harus gotong royong dalam kerangka persatuan nasional untuk bersama mencapai Indonesia maju," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!




(iws/iws)

Hide Ads