.webp)
Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengaku bingung mengetahui bahwa balihonya bersama Mahfud Md dicopot saat kunjung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali. Dia menegaskan, pencopotan itu seharusnya tak berlebihan.
"Oh iya, saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot. Memang kalau ada yang melanggar sih, silakan dicopot," ujar Ganjar seusai menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) V Persada di Bali, Rabu (1/11/2023).
Ganjar menegaskan dia tak masalah jika baliho Ganjar-Mahfud dicopot karena melanggar aturan. Namun, jika pemasangan itu tak melanggar, seharusnya tak disikapi secara berlebihan juga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan netralitas aparat penegak hukum dinilai penting dalam Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu akan memastikan jika Pemilu dapat berjalan damai dan adil.
"Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan baik, aparatur semuanya bisa netral, itu penting," tuturnya.
Koster Sarankan Pemilu Tanpa Atribut Partai
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali Wayan Koster buka suara soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud itu. Dia menyayangkan cuma atribut PDIP yang copot.
Dia tak masalah jika ada imbauan terlebih dahulu kepada partai untuk menertibkan baliho atau atribut lainnya. Bahkan dia tak masalah jika pemilu tanpa atribut partai.
"Silakan, tapi sama semua (seluruh partai). Supaya rapi sekalian bersih," ujar Koster.
Pria asal Buleleng itu juga mengingatkan penertiban baliho dan atribut jangan hanya dilakukan kepada PDIP. Apalagi, Koster menyebut, masih banyak bendera dan baliho dari partai lain yang masih bertebaran di beberapa wilayah di Bali.
"Kalau memang itu ada aturannya, aturan itu dijalankan dengan protokol atau protap di tempat acara, saya kira itu wajar saja," ungkapnya.
Respons Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga merespons soal baliho Ganjar-Mahfud Md yang dicopot saat dirinya kunjungan kerja di Gianyar, Bali. Jokowi meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati menata atribut partai.
Jokowi mengatakan semestinya pemerintah daerah meminta izin kepada pengurus partai terkait pemindahan atribut. Dia juga menekankan perlunya komunikasi agar jangan sampai ada kesalahpahaman.
"Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali, mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral," kata Jokowi, Rabu (1/11/2023), dikutip dari detikNews.
"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," lanjut Jokowi.
Jokowi menekankan harus ada komunikasi pemerintah daerah jika ingin memindahkan atribut partai. Dia mengingatkan jangan sampai ada kesalahpahaman terkait hal itu.
"Harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," ujarnya.
Diketahui, baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa siang (31/10/2023).
Baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.
(dpw/gsp)
