.webp)
Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dicopot saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Desa Batubulan, Gianyar Bali, kemarin. Selain baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP di kawasan itu juga diturunkan Satpol PP.
Pantauan detikBali di sana, Selasa (31/10/2023), baliho Ganjar-Mahfud dan atribut PDIP dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Beberapa saat kemudian, rombongan Presiden Jokowi tiba.
Jokowi melakukan kunjungan kerja di Gianyar, Bali, dalam rangka meninjau pembangunan SMK Pariwisata serta menyalurkan bantuan beras cadangan pemerintah ke sana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun pencopotan baliho Ganjar-Mahfud itu menuai reaksi beragam dari masyarakat. PDIP bahkan mengaku sedih atas pencopotan atribut partai itu.
1. Pencopotan Baliho Atas Perintah Pj Gubernur Bali
Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi buka suara soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Batu Bulan, Gianyar itu. Ia mengaku mendapat perintah langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur yang pasti saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata Dharmadi, Selasa (31/10/2023).
Perintah tersebut ia terima pukul 08.30 Wita. Lanjutnya, seluruh titik kunjungan kerja Presiden Jokowi harus steril dari atribut partai apapun.
"Ya untuk membangun suasana netral saja menurut saya, benar juga sih karena tidak terkesan memihak salah satu (capres)," jelasnya.
 Baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP dekat lokasi kunjungan Jokowi di Bali, diturunkan Satpol PP. (Foto: Rizki Setyo Samudero/detikBali) |
2. Klarifikasi Mahendra
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengklarifikasi soal pencopotan baliho capres-cawapres itu. Mahendra mengatakan baliho dan atribut PDI Perjuangan itu dicopot karena mengurangi estetika.
"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho tersebut agar estetika terjaga," kata Mahendra.
Mahendra menegaskan tindakan tersebut demi kenyamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja (kunker) di Bali. Dia menegaskan, baliho dan atribut partai yang dicopot, dipasang kembali seusai acara Jokowi di sana.
"Setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali," imbuh Mahendra.
3. Respons Partai Pendukung Ganjar-Mahfud
Plt Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bali Idy Muzayyad buka suara terkait pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ia meminta aparat pemerintah jangan salah kaprah dalam menegakkan aturan pemilu terkait pemasangan baliho capres-cawapres.
"Ya selama tidak melanggar aturan, seharusnya aparat pemerintah hati-hati menertibkan atribut partai agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu," ungkap Idy saat dihubungi detikBali, Selasa (31/10/2023).
Terlebih, Idy menambahkan, jika publik dapat menilai lain dari instruksi Pj Gubernur Bali soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud. Langkah tersebut bisa dinilai tidak netral.
"Kami patut bertanya-tanya apa alasan adanya perintah pencopotan. Perintahnya tertulis apa lisan? Kalau memang ada perintah tersebut, apa memang berhak memerintahkan hal itu," tanyanya.
Apalagi, kata Idy, pengawas Pemilu yang sah sesuai undang-undang adalah Bawaslu. "Apakah Pj Gubernur sudah berkoordinasi dengan Bawaslu dan kemudian Bawaslu juga telah menyetujui tindakan tersebut secara tertulis," tandas Idy.
4. PDIP Ngaku Sakit Hati
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Jaya Negara merespons pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md di sekitar area kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku sakit hati dan bersedih dengan pencopotan baliho tersebut.
"Saya sangat sedih dengan situasi ini," kata Jaya Negara.
Meski begitu, Jaya Negara meminta seluruh kader PDIP dan relawan Ganjar-Mahfud untuk menjaga kondusivitas di Bali. Menurutnya, keamanan Bali sebagai daerah pariwisata harus menjadi skala prioritas.
"Saya berpesan kepada kader partai dan relawan jangan terpancing. Kondusivitas dan kedamaian Bali yang utama," imbuhnya.
Jaya Negara tak banyak berkomentar terkait pencopotan baliho tersebut. Ia juga enggan menanggapi isu yang menyebut hubungan PDIP dan Jokowi akhir-akhir ini tidak harmonis.
Disinggung terkait dirinya yang ikut mendampingi kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi di Bali, pria yang juga Wali Kota Denpasar itu mengaku tidak ada arahan terkait hal tersebut. "Selaku wali kota, memang kami tidak ada arahan untuk mendampingi," ujarnya.
Simak Video 'Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Dekat Lokasi Kunjungan Jokowi di Bali':
(dpw/gsp)
