.webp)
Gibran Rakabuming Raka disebut telah mendapat sanksi tertutup dari PDI Perjuangan (PDIP) karena menjadi cawapres Prabowo Subianto. Saat ditanya soal sanksi itu, Gibran menyinggung nama Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Teman-teman media kan saya sudah berkali-kali bilang, kira-kira dua minggu yang lalu saya sudah bertemu dengan Mbak Puan dan Pak Arsjad," kata Gibran, Senin (30/10/2023), dilansir dari detikJateng.
Selain bertemu dengan Puan, Wali Kota Solo itu juga sudah bertemu dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) Arsjad Rasjid. Gibran mengeklaim telah mendapat izin dari mereka untuk mengikuti kompetisi Pilpres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah bertemu dengan Mbak Puan dan Pak Arsjad, beliau berdua sudah memberikan saya izin untuk ikut berkompetisi (Pilpres), nggak perlu saya ulang-ulang lagi," ujar putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Sebelumnya, politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan sudah ada sanksi untuk Gibran terkait keputusannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Namun, sanksi itu diberikan secara tertutup dan tidak diumumkan ke publik.
"Iya (sanksi Gibran tertutup)," ujar Masinton.
Masinton mengatakan bahwa jenis sanksi di PDIP ada yang terbuka dan disampaikan ke publik, namun ada yang sifatnya tertutup. Hukuman itu tertulis dalam AD/ART partainya.
"Jenis informasinya ada yang tertutup dan ada yang langsung disampaikan kepada kader dan dipublish. Ada dalam AD/ART PDIP Perjuangan mengatur mengatur sanksi dan maksimum sanksi," tuturnya.
Dalam AD/ART PDIP, kata Masinton, disebutkan aturan tegas terkait kader yang tidak ikut arahan. Secara otomatis, kata dia, kader yang tidak mengikuti arahan bukan jadi bagian partai.
"Saya sudah sampaikan AD/ART PDIP itu mengatur kalau kader yang tidak mengikuti arahan partai otomatis dia sudah buka menjadi bagian partai," ungkapnya.
(dpw/iws)
