Hari Demokrasi Internasional 15 September 2023: Sejarah, Tujuan, Perkembangan

Hari Demokrasi Internasional 15 September 2023: Sejarah, Tujuan, Perkembangan

Rizky Munte - detikBali
Jumat, 15 Sep 2023 05:30 WIB
Ilustrasi peta dunia
Ilustrasi. Foto: Getty Images/AlpamayoPhoto
Denpasar -

Hari Demokrasi Internasional diperingati pada 15 September setiap tahunnya. Hari Demokrasi Internasional memberikan kita sebuah kesempatan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di dunia.

Demokrasi adalah sebuah proses dan juga sebuah tujuan, dan hanya dengan partisipasi penuh dan dukungan dari komunitas internasional, badan-badan pemerintahan nasional, masyarakat sipil dan individu, cita-cita demokrasi dapat diwujudkan menjadi kenyataan yang dapat dinikmati oleh semua orang serta dimana saja.

Nilai-nilai kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip menyelenggarakan pemilu yang berkala dan jujur berdasarkan hak pilih universal merupakan elemen penting dari demokrasi. Pada gilirannya, demokrasi menyediakan lingkungan alami bagi perlindungan dan realisasi hak asasi manusia secara efektif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, ketika kebebasan tidak ada, kehidupan akan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tak terbayangkan dan sering kali tidak dapat dipahami.

Kita sepatutnya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bisa mempengaruhi perkembangan pemerintahan dan mencari setiap peluang untuk memajukan dan melindungi demokrasi negara kita.

ADVERTISEMENT

Simak yuk sejarah, tujuan, hingga perkembangan Hari Demokrasi Internasional yang dirangkum dari berbagai sumber berikut ini.

Sejarah Hari Demokrasi Internasional

Menurut informasi yang dikutip dari situs NationalToday.com pada 2007, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengangkat sebuah resolusi yang menetapkan bahwa setiap 15 September akan diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional.

Prinsip dasar dalam masyarakat demokratis adalah kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, ini adalah sebuah prinsip yang telah ada sejak zaman Yunani kuno ribuan tahun yang lalu. Namun untuk mencapai tujuan ini, setiap individu harus memiliki hak untuk memilih tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, atau faktor lain yang dapat mempengaruhi kesetaraan.

Kesetaraan ini adalah salah satu komponen kunci yang mendukung keberhasilan sebuah masyarakat yang demokratis. Dengan kata lain, pentingnya inklusi dan kesetaraan dalam proses pemilihan tidak boleh diabaikan dalam upaya membangun masyarakat yang demokratis yang berhasil.

Tujuan Hari Demokrasi Internasional

PBB mengeluarkan resolusi ini dengan tujuan utama untuk mempromosikan peran pemerintah dalam menjaga dan mendukung demokrasi terbuka di antara semua negara anggota Piagam PBB. Ini juga bertujuan untuk merayakan sistem nilai-nilai yang mendasari demokrasi, yang memberikan warga negara kekuatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai semua aspek kehidupan mereka.

Dalam upayanya untuk memajukan masyarakat demokratis di seluruh dunia, PBB memiliki beberapa tujuan konkret, yaitu:

1. Memantau Pemilu: PBB bekerja untuk memantau proses pemilihan umum di berbagai negara untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara bebas, adil, dan transparan. Ini membantu menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pemilihan.

2. Mempertajam lembaga-lembaga demokrasi: PBB berupaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dalam suatu negara. Hal ini mencakup dukungan terhadap pembentukan, pemeliharaan, dan penguatan lembaga-lembaga seperti parlemen, sistem yudisial, dan badan-badan pengawas.

3. Meningkatkan akuntabilitas: Salah satu aspek penting dari demokrasi adalah akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. PBB berusaha untuk membantu memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka kepada warga negara.

4. Mendukung pembentukan konstitusi: Di negara-negara yang baru pulih dari konflik atau sedang mengalami perubahan politik, PBB memberikan bantuan dalam proses pembentukan konstitusi. Ini adalah langkah awal yang krusial dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berprinsip.

Dengan demikian, PBB bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan dan penguatan sistem demokrasi di seluruh dunia, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, inklusi, dan kesetaraan dihormati dan dijalankan oleh negara-negara anggota.

Negara yang Tidak Menjalankan Demokrasi

Dikutip dari NationalToday.com, dari seluruh dunia, ada empat negara yang mengaku tidak berada di bawah pemerintahan demokratis, di antaranya:

1. Arab Saudi,
2. Burma,
3. Brunei, dan
4. Kota Vatikan.

Namun pernyataan ini perlu diperjelas lagi dikarenakan status politik suatu negara dapat berubah seiring waktu dan perubahan dalam sistem pemerintahan.
Perkembangan Demokrasi

Seiring berjalannya waktu, konsep demokrasi telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pemahaman dan penerapan demokrasi telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Di bawah ini adalah beberapa titik penting dalam sejarah perkembangan demokrasi:

1. Tahun 350 SM

Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkenal, menulis tentang berbagai jenis pemerintahan, termasuk demokrasi. Tujuannya adalah untuk membandingkan berbagai sistem pemerintahan dan menganalisis mana yang paling efektif. Pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi modern.

2. Tahun 1215 (Magna Carta)

Raja John dari Inggris menandatangani Magna Carta, yang menandai langkah penting dalam perkembangan pemerintahan. Meskipun bukan pendirian demokrasi, dokumen ini membentuk dasar bagi sistem pemerintahan parlementer dan mengatur hubungan antara raja dan bangsanya.

3. Tahun 1789 (Konstitusi AS)

Penandatanganan Konstitusi Amerika Serikat pada tahun ini menetapkan dasar bagi pemerintahan Amerika modern. Konstitusi tersebut mengatur pembagian kekuasaan pemerintah dan merinci hak-hak dasar warga negara Amerika, menjadikannya landasan penting dalam perkembangan demokrasi modern.

4. Tahun 1893 (Hak Suara Perempuan)

Selandia Baru menjadi salah satu negara pertama yang memberikan hak suara kepada perempuan. Ini merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi yang menunjukkan inklusi lebih luas dalam proses pemilihan umum.

Perkembangan ini mencerminkan evolusi konsep demokrasi dari masa ke masa, yang menghasilkan sistem-sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan menekankan hak-hak individu. Demokrasi terus berkembang dan berubah sepanjang sejarah, mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia.
Demikian beberapa informasi Sejarah Hari Demokrasi Internasional 15 September. Semoga bermanfaat!

Artikel ini ditulis oleh Rizky Munte peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom




(nor/nor)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads