.webp)
Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro menyebut pihaknya telah mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar isu pelayanan publik bisa menjadi perhatian serius KPU di dalam tahapan Pemilu 2024.
Menurutnya, isu-isu mengenai pelayanan publik bisa diintegrasikan dalam proses Pemilihan presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penyampaian usulan itu sudah dilakukan beberapa waktu lalu.
"Jika bicara Pilkada, pada momen debat calon, misalnya harapannya ada pertanyaan terkait layanan publik," kata Johanes Widijantoro seusai pertemuan Senior Official Meeting Southeast Asian Ombudsman Forum 2023 di Kuta, Bali, Jumat (11/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Johanes menegaskan kepala daerah bertanggung jawab memastikan layanan publik di daerahnya berjalan baik. Adu 'jurus' mengenai sistem birokrasi di pemerintahan, lanjut Johanes, wajib dikenalkan sejak mereka masih di posisi calon kepala daerah.
"Bagi saya ini menarik. Masyarakat kita tahu ke depan sejauh mana calon pemimpin mereka berkomitmen memperbaiki kualitas pelayanan publik. Ini kesempatan bagus berkompetisi bagi mereka (calon)," ucap Johanes.
Menurutnya, selama ini, masih ada kecenderungan pelayanan publik kurang maksimal justru berpusat dari kurangnya komitmen pelaku birokrasi di tingkat bawah serta kurangnya dorongan dari level atas.
"Tanpa komitmen dari atas (pimpinan), agak sulit mengubah kualitas di bawah, kualitas layanannya. Sepertinya berat jika berharap perubahan kalau tidak ada komitmen di pimpinan. Kultur birokrasi kita masih seperti itu. Jadi pemimpin itu kunci," tegasnya.
"Kami tinggal menunggu bagaimana implementasinya (saat Pemilu). Terkait kepemimpinan daerah, komitmen kepala daerah adalah kunci," pungkas Johanes.
(nor/nor)
