.webp)
Gubernur Bali Wayan Koster mengundang semua bupati dan wali kota di Bali untuk rapat koordinasi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menginisiasi rapat tersebut melalui Koster.
Di dalam undangan tertulis rapat tersebut akan digelar Rabu (31/5/2023) di kantor Gubernur Bali. Semua bupati dan wali kota wajib hadir langsung tanpa diwakilkan.
"Khusus kepada wali kota/bupati se-Bali, saya perlu menyampaikan bahwa Presiden RI ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri menegaskan saudara wajib hadir mewakilkan. Saya diperintah untuk melapor bagi saudara yang tidak hadir kepada beliau," tulis Koster dalam surat undangan tersebut, Senin (29/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun kepada detikBali, membenarkan adanya surat tersebut. Undangan tersebut adalah bentuk keprihatinan Megawati atas ulah nakal para turis di Bali.
"Waktu Bu Mega (ke Bali) di acara 100 tahun (forum bertajuk 100 Tahun Bali Era Baru). Beliau merasa gemas dengan perilaku (kenakalan turis asing). Nah, akhirnya pak gubernur membuat (undangan) itu," kata Tjok Bagus.
Tjok Bagus mengatakan rapat tersebut akan membahas soal perbaikan tata kelola wisata di Bali. Tata kelola tersebut meliputi aturan Do's and Don'ts, imbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan memviralkan kenakalan turis asing, kenakalan turis asing seminggu belakangan.
Termasuk, upaya pembatasan investasi dan pembangunan properti seperti hotel dan penginapan. Menurutnya, membangun hotel atau penginapan memang butuh izin secara administrasi dan birokrasi yang cukup merepotkan.
"Artinya, tata kelola kepariwisataan itu. Biar lebih rapi semua (pariwisata di Bali). Momentum ini kan supaya ekosistem pariwisata di Bali tertata lebih baik," tuturnya.
(hsa/hsa)
