Penanganan Abrasi Telan Puluhan Miliar, Tahun Ini Hanya Pemeliharaan

Jembrana -

Tahun ini pemerintah hanya akan melakukan pemeliharaan untuk menangani abrasi di pesisir Kabupaten Jembrana, Bali. Sementara pembangunan revetmen pantai untuk mencegah abrasi direncanakan pada 2024.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Jembrana I Gede Sugianta mengatakan telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida terkait penanganan abrasi.

"Hasil koordinasi tahun ini Jembrana hanya akan melakukan pemeliharaan terhadap senderan pengaman pantai yang mengalami kerusakan. Pembangunan senderan pantai atau revetmen di sejumlah titik akan dilaksanakan pada 2024," ungkapnya dikonfirmasi detikBali, Senin (27/3/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sugianta menyebut petugas akan melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah titik abrasi di pesisir Jembrana. "Intinya (tahun ini) hanya ada pemeliharaan senderan yang kondisinya perlu perbaikan. Pembangunan rencananya dan mudah-mudahan terealisasi pada 2024," jelasnya.

Ia berharap penanganan abrasi atau pembangunan revetmen di Jembrana bisa disetujui dan terlaksana pada 2024. Perbaikan kemungkinan menyasar kondisi yang cukup parah, seperti di Pantai Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara dan Pantai Rambut Siwi (area setra ke timur), Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo.

Di sisi lain, ia mengungkapkan penanganan abrasi di Pantai Pebuahan akan dilakukan secara total, karena kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat parah. Diperkirakan membutuhkan anggaran puluhan miliar karena pesisir tersebut memiliki panjang hampir dua kilometer.

"Untuk perbaikannya harus sampai ujung. Sehingga perlu anggaran besar, karena per meter persegi membutuhkan biaya hingga belasan juta," ungkapnya.

Pesisir Pantai Pebuahan telah mengalami abrasi sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, jarak pantai dengan pondasi rumah warga hanya tersisa beberapa meter. Warga Banjar Pebuahan terpaksa membuat tanggul darurat dan berharap pemerintah daerah segera mengatasi permasalahan tersebut.