.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan pejabat pemerintah untuk meniadakan acara buka puasa bersama selama Ramadan 2023. Larangan ini berlaku kepada menteri, kepala lembaga, hingga pejabat daerah.
Arahan ini menuai pro dan kontra karena Jokowi beralasan penanganan COVID-19 saat ini dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. Sehingga, perlu kehati-hatian.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan arahan Jokowi tidak berlaku bagi masyarakat umum. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk melakukan dan menggelar bukber.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Pramono, pejabat pemerintah saat ini disorot oleh masyarakat. Karenanya, pejabat dianjurkan buka puasa secara sederhana. "Untuk itu, presiden meminta jajaran pemerintah, ASN/PNS, berbuka puasa bersama dengan sederhana," ujarnya mengutip detikNews, Sabtu (25/3/2023).
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku tak masalah dengan seruan itu, asalkan konsisten dalam keluarnya kebijakan tersebut.
Setali tiga uang, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai pemerintah memiliki pertimbangan kuat sebelum mengeluarkan arahan itu. "(Larangan bukber) hal yang biasa. Nggak perlu dibesar-besarkan. Mungkin, pemerintah punya pertimbangan," katanya.
"Yang nggak boleh kan pejabat negara, pejabat pemerintah. Kalau masyarakat umum kan boleh, asalkan tetap jaga prokes. Jadi, nanti saya bukber atas nama masyarakat umum saja deh," imbuhnya.
Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setuju dengan arahan Jokowi. Menurut dia, arahan itu relevan dengan situasi menuju endemi, sekaligus di tengah isu pejabat pamer kekayaan.
"Buka bersama mesti diartikan dalam sebuah kesederhanaan saja. Dalam konteks ini, saya setuju dihindari dulu. Kemarin kan terlihat cerita-cerita yang seperti pamer ya. Mudah-mudahan bukber yang sederhana, bersama keluarga, tidak ada unsur pamernya," tutur Ganjar.
Pertanyakan Tujuan Bukber
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mempertanyakan tujuan buka puasa bersama. Ia justru mendorong umat berbagi dengan kaum fakir miskin.
"Selama ini orang bikin bukber tuh apa sih yang dilakukan? Kalau bagi-bagi ke kaum fakir miskin, itu saya kira penting. Bagi-bagi buka untuk fakir miskin, untuk orang yang terjebak macet di jalan, dan sebagainya saya kira penting," ungkap Gus Yahya, panggilan akrabnya.
Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf tak sepakat dengan arahan Jokowi. Ia menilai kegiatan buka puasa bersama justru bisa memberikan edukasi iman dan takwa umat.
"Terlebih, bertemu di bulan puasa, iman, takwa, akhlak mulia, dan kecerdasan. Berbuka puasa itu bisa diisi bukan hanya makan-makan, tapi juga ceramah, tausiah, apalagi sekarang marak persoalan isu korupsi, isu money laundry. Justru itu harus dimanfaatkan oleh pemerintah," jelasnya.
Ia juga menyinggung alasan pandemi menuju endemi tidak tepat digunakan untuk meniadakan buka puasa bersama. Tapi, jika alasannya untuk menghindari keborosan, dana yang dikeluarkan bisa ditekan. "Kalau alasannya COVID-19 sudah tidak tepat," imbuh dia.
(BIR/iws)
