.webp)
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung mengusulkan 15.964 kepala keluarga (KK) miskin kebagian set top box (STB) gratis dari pemerintah pusat. Jumlah itu didapatkan dari hasil verifikasi desa dan kelurahan beberapa bulan lalu.
Kepala Diskominfo Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra mengatakan, data calon penerima STB sudah dikirim ke Kementerian Kominfo. Namun ia menegaskan data yang dikirim itu belum tentu seluruhnya disetujui pemerintah pusat.
Kata Jaya Saputra, data yang diserahkan Diskominfo Badung mengacu data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Setelah diverifikasi oleh desa dan kelurahan, terjaring 15.964 KK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oh ya, sudah. Sudah di-SK-kan Pak Bupati diserahkan ke pusat. Kami kan mengacu yang tercatat oleh Disdukcapil Badung di P3KE. Kami ingin bantuan diterima tepat. Secara kebijakan, kami mendukung karena program nasional, apalagi ini bagian dari kemajuan digital," ujar Jaya Saputra, Sabtu (10/12/2022).
Sebagai informasi tambahan, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Dengan pendapatan per kapita per hari Rp 11.941 atau Rp 358.233 per kapita per bulan.
Menurutnya, verifikasi yang dilakukan desa dan kelurahan sudah mengacu petunjuk teknis. Beberapa di antaranya penerima bantuan STB adalah keluarga atau rumah tangga miskin. Namun tetap punya pesawat TV analog yang lokasi rumahnya berada di radius siaran TV digital.
"Nah, dalam satu rumah hanya mendapat satu bantuan STB. Ini yang masih kami tunggu, soal distribusi alatnya dan siapa nanti yang memasang. Kami hanya mengajukan data calon penerima ke kementerian," tegasnya.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Badung I Made Adi Parwata menambahkan, hasil verifikasi di tiap kecamatan menunjukkan Kecamatan Abiansemal mengantongi jumlah calon penerima bantuan STB gratis paling banyak, yakni mencapai 6.933 KK.
"Dari enam kecamatan di Badung, Kecamatan Kuta yang sedikit. Ada 96 KK. Untuk dapat data ini pun kami libatkan Disdukcapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), tentu desa dan kelurahan. Kami sudah upayakan Badung jangan sampai terlambat mengusulkan sebelum transisi dari analog ke digital," pungkas Adi Parwata.
(irb/dpra)
