.webp)
TV analog resmi beralih ke digital, termasuk Bali. Namun, untuk Kabupaten Buleleng belum semua wilayah bisa menikmati layanan TV digital.
Buleleng menjadi salah satu daerah yang sejak lama menggunakan TV digital, yang menjadi masalah saat ini mereka harus membayar. "Kalau untuk digital sekarang ini yang terestrial dari pemerintah itu tidak bayar," ucap Kepala Bagian Kelembagaan KPID Bali, Nyoman Adi Sukirna, Kamis (3/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi Sukirna menjelaskan, saat ini sudah ada 28 saluran yang bisa dinikmati di Bali, termasuk Buleleng. Hanya saja belum semua wilayah Buleleng dapat merasakan tayangan secara lengkap.
"Sudah bisa, hanya saja belum merata, tergantung tower dari pemegang multifleksi di Bali tentang kekuatan powernya. Kalau semua tower pemegang multifleksi di Bali powernya besar dan ditambah dengan tower milik Pemprov Bali, saya yakin Buleleng akan sama dengan Bali Selatan nonton TV tanpa pakai parabola lagi," terangnya.
Jadi, untuk mengakses TV digital, lanjut Adi Sukirna, daerah Buleleng dan sekitarnya harus membeli antena tambahan. "Bali pada umumnya welcome (soal TV digital), tapi daerah Buleleng harus membeli antena lagi," tambahnya.
Selain Buleleng, Adi Sukirna menjelaskan, daerah ngarai atau tebing-tebing juga kesulitan menikmati layanan TV digital secara lengkap. "Pakai satelit saja sulit, apalagi dengan terestrial ini, yang bisa itu baru televisi berlangganan," tuturnya.
Di sisi lain, Adi Sukirna mengklaim Bali sudah siap menyongsong peralihan TV analog ke digital, bahkan sudah bersiap sejak tujuh bulan lalu. Sehari setelah peralihan TV analog ke digital, KPID Bali mengaku belum menerima aduan masyarakat.
"Pada dasarnya Bali sudah siap dengan peralihan TV Analog ke Digital sejak bulan April lalu, namun memakan waktu karena pendistribusian Set Top Box (STB)," katanya saat ditemui detikBali di kantornya.
Adi Sukirna menjelaskan, pendistribusian STB di Pulau Dewata sendiri dipegang empat vendor, yakni TVRI, Nusantara TV, Metro TV, dan Viva Group. "Dari Nusantara TV sudah mencapai 90 persen, dilepas launching-nya oleh Pak Gubernur, kemudian melalui PT Pos Indonesia," tambahnya.
KPID Bali sebenarnya tidak memiliki kewenangan dalam pendistribusian STB. Namun, sebagai lembaga negara mereka mempunyai kewajiban turut mensukseskan program pemerintah, dalam hal ini peralihan ke TV digital dengan sosialisasi ke masyarakat.
"Kalau TV-nya masih digital langsung bisa, tapi kalau TV-nya masih tabung ya dikasih STB. Apabila itu jalan di Denpasar, masih mending, tapi kalau di bagian Bali utara susah, harus memakai parabola. Sekarang ketika beralih ke digital, saya coba di Singaraja, saya pasang antena kemudian dibelikan STB, ternyata bisa (channel)," jelasnya.
Adi Sukirna juga mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara mengetahui namanya apakah terdaftar sebagai penerima bantuan STB. "Saya hanya ngasih tahu, kalau memang ada, pasti akan dapat bantuan. Saya juga memastikan tidak akan ada channel yang diacak," timpalnya.
(irb/hsa)
