.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng merancang pendapatan daerah meningkat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan Tahun Anggaran 2022. Peningkatan ditarget mencapai Rp 69,35 miliar lebih tinggi dari APBD Induk Kabupaten Buleleng.
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan bahwa sesuai dengan kesepakatan perubahan KUA-PPAS APBD tahun 2022, rancangan pendapatan pada Ranperda Perubahan APBD tahun 2022 dirancang mengalami peningkatan sebesar Rp 69,35 miliar atau 3,34 persen dari APBD induk sebesar Rp 2,07 triliun, menjadi sebesar Rp 2,14 triliun. Sumber pendapatan tersebut terdiri dari dua kelompok yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.
"PAD dirancang mengalami peningkatan sebesar Rp. 35,5 miliar lebih atau 8,45 persen dari APBD induk. Sedangkan pendapatan transfer dirancang mengalami peningkatan sebesar Rp. 33,84 miliar lebih atau 2,04 persen dari APBD induk," kata Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat memberikan sambutan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, dengan agenda penandatangan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) TA 2022, Kamis (15/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihadnyana pun mengaku optimis dengan rancangan tersebut. Sebab peningkatan pendapatan dalam APBD Perubahan TA 2022, menurutnya telah diperhitungkan secara detail. Di mana peningkatan pendapatan tersebut bisa didapatkan dari sumber-sumber pembiayaan, transfer, serta aset-aset Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bisa menopang dan membiayai pembangunan di Buleleng.
"Kita optimis bisa mencapai pendapatan itu, karena di akhir tahun anggaran ini kita harapkan ada balancing antara pendapatan dan belanja," katanya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna ditemui usai memimpin rapat menyampaikan bahwa terkait dengan peningkatan rancangan Pendapatan Daerah sudah dipertimbangkan serta dikaji dengan baik oleh Pemerintah Daerah, dengan harapan hal tersebut dapat tercapai dengan optimal, sehingga tidak ada lagi program-program yang terhambat sampai berakhirnya Tahun Anggaran ini.
Di mana pihaknya selama ini terus mendorong upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, disamping juga meningkatkan efektivitas kewenangan sektor pajak dan retribusi untuk menunjang Pendapatan Daerah, seperti misalnya dari pajak ABT (Air Bawah Tanah), pajak reklame serta sektor-sektor lainnya.
"Harapan kami terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah hendaknya jangan sampai menjadi beban terhadap masyarakat, masih banyak sektor-sektor yang lain yang bisa dimaksimalkan untuk menunjang peningkatan Pendapatan Daerah," katanya.
(nor/nor)
