.webp)
Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Manggarai-Bali menolak kebijakan kenaikan harga tiket Taman Nasional (TN) Komodo menjadi Rp 3,75 juta. Mereka menolak kenaikan tiket karena menganggap tidak ada transparansi dari pemerintah.
"Kami dari mahasiswa dan pemuda menolak dengan kenaikan harga tiket Taman Nasional Komodo," kata Koordinator Mahasiswa dan Pemuda Manggarai-Bali Rian Ngarai kepada wartawan di Denpasar, Rabu (3/8/2022).
"Kenapa kemudian kenaikan tiket Taman Nasional Komodo itu menjadi Rp 3.750.000? Ini tidak ada transparansi dari pemerintah provinsi," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rian mengungkapkan, semenjak Labuan Bajo ditetapkan sebagai pariwisata premium, terjadi banyak polemik dan puncaknya setelah adanya rencana kenaikan tiket masuk TN Komodo. Ia pun menyayangkan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo itu.
"Kami sangat menyayangkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BOP dengan alasan konservasi mereka menaikkan tarif untuk masuk ke Taman Nasional Komodo," ungkapnya.
Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh pihaknya di lapangan, kenaikan harga tiket masuk ke TN Komodo juga ada peran dari PT Flobamor, badan usaha milik daerah (BUMD) yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.
"Tapi kita menduga dengan kehadiran PT Flobamor milik siapa dan bekerja untuk siapa. Karena kalau misalnya PT ini berfungsi di Manggarai Barat, maka ini akan terjadi semacam penolakan dari masyarakat setempat terlebih khusus para pelaku pariwisata lokal yang mempunyai perusahaan travel agent," jelasnya.
Sementara itu, mahasiswa asal Pulau Komodo Firmansyah (24) mengungkapkan, dirinya juga menolak keras rencana kenaikan harga tiket masuk menjadi Rp 3,75 juta ke TN Komodo. Terlebih, objek yang disasar yakni Pulau Padar dan Pulau Komodo.
Menurut Firmansyah, hampir 80 persen masyarakat di Pulau Komodo berada di sektor pariwisata. Adanya kenaikan harga tiket ke TN Komodo itu bakal berimbas pada pendapatan masyarakat.
"Itu aspek buruk yang dialami oleh masyarakat Komodo. Sehingga tidak ada solusi dari pihak-pihak terkait untuk mementingkan kelangsungan hidup masyarakat Komodo yang ada dalam kawasan. Itu yang paling disayangkan," kata dia.
Menurut Firmansyah, beberapa hari kemarin, ada pihak dari PT Flobamor ke Pulau Komodo untuk mensosialisasikan kenaikan harga tiket masuk ke TN Komodo. Saat itu, masyarakat Pulau Komodo bertanya-tanya mengenai legal standing agar mereka tetap punya pendapatan dari adanya kenaikan tiket.
Sayangnya, kata Firmansyah, pihak PT Flobamor tidak bisa menunjukkan legal standing dari kenaikan tiket TN Komodo. Karena itu, masyarakat yang ada di dalam kawasan konservasi belum yakin dengan kebijakan tersebut.
Situasi itu juga ditambah dengan adanya pengalaman buruk masyarakat. Sebab sebelumnya sudah ada peletakan batu pertama berupa investasi dari PT KWE di Pulau Padar dan lokasi titiknya juga ada di Pulau Komodo.
"Sangat ambigu sekali dari pernyataan-pernyataan mereka tidak melibatkan masyarakat Komodo untuk bisa melihat dari sudut mana mereka membangun investasi dalam kawasan konservasi," ujarnya.
Bagi Firmansyah, dengan dalih konservasi PT Flobamor menggunakan kenaikan tiket itu untuk bisa mengurangi pengunjung yang ada dalam kawasan Pulau Padar dan Pulau Komodo. "Jadi kami masyarakat Komodo sangat menyayangkan keputusan sepihak, tidak melibatkan masyarakat-masyarakat yang ada dalam kawasan konservasi," tuturnya
(iws/iws)
