Kronologi Kekecewaan Warga Nusa Dua-Eksekusi Lahan Akses Jalan G20

Triwidiyanti - detikBali
Rabu, 03 Agu 2022 17:42 WIB
Kepala Lingkungan (Kaling) Peminge Nusa Dua, Kabupaten Badung I Made Rigih
Kepala Lingkungan (Kaling) Peminge Nusa Dua, Kabupaten Badung I Made Rigih (Foto: Triwidiyanti)
Nusa Dua -

Kepala Lingkungan (Kaling) Peminge Nusa Dua, Kabupaten Badung I Made Rigih mengungkapkan kronologi kekecewaan dirinya dan wargnya kepada Pemerintah Kabupaten Badung.

Pasalnya lahan yang dieksekusi untuk digunakan pelebaran jalan event KTT G20 nominal dana konsinyasinya (pengganti) belum ada kata sepakat.

"Saya yang kena dampak memang sudah diajak kerjasama sampai tanggal 1 (red, Agustus 2022) belum ada kata sepakat tapi apa namanya dari pemerintah lewat dinas PU (pekerjaan umum) membawa ini ke pengadilan dan dana konsinyasi dititip di pengadilan," ungkap Rigih kepada detikbali, Rabu (3/8/2022).


Menurutnya, terkait event KTT G20, pemerintah sudah berkomunikasi dengan dirinya selaku kaling sejak bulan Januari 2022 lalu. Hanya saja saat itu pertemuan tidak seintens yang diharapkan

"Saat komunikasi itu, saya ingin koreksi ya kalau helatan G20 sangat urgen mestinya pertemuan itu sebulan itu 3 kali ini dari Januari hingga Agustus itu kita 5 kali ketemu," bebernya.

Mungkin, pandangan masyarakat eksekusi terkesan mendadak. Namun menurutnya hal ini tidak mendadak.

"Memang sekarang kalau di luar mendadak. Tapi dari Januari itu tidak mendadak. Helatan G20 itu di bulan November kalau tidak salah 13 November - 16 November puncaknya. Menurut kami jadwal pertemuannya tidak dijadwalkan dengan baik setidaknya sebulan 3 kali ini kok 5 kali," keluh Rigih.

Dan dampai di bulan Juli, pihaknya diundang untuk menghadiri pengadilan.

"Waktu itu pengadilan hanya menginformasikan uang konsinyasi dititip di pengadilan tidak ada bahasa mediasi di pengadilan," ungkap Rigih.

Sedangkan di wilayahnya, kata Rigih, ada tiga warga yang menjadi korban termasuk dirinya.

Terkait nilai nominalnya, katanya kurang lebih per SHM dimana I Nyoman Suardika mendapat dana konsinyasi kurang lebih Rp1,1 miliar dengan luas lahan 35 meter.

"Tapi yang kena sanggulan jadi mahal kalau I Made Warsa itu Rp2,8 miliar kurang lebih 2 are dan saya Rp2,3 kalau luas terkena dampak saya 1 are 35 atau 135 meter," ungkap Rigih.

Dengan nilai itu, menurutnya selaku pihak termohon belum mencukupi bila dibangun untuk membangun lahan lagi.

"Sebelum pengadilan, kami ada juga sempat ketemu dengan sekda Badung terakhir di ruangan rapat kantor camat itu bulan Juni-Juli. Itu pak lurah Benoa ada, camat ada, pak sekda ada, beliau mengajak berkomunikasi akhirnya ada karena waktu itu pak sekda memberikan kabar selain lahan bangunan akan dihibahkan. Pada waktu rapat dana hibah itu tidak terakomodir saya nggak ngerti," bebernya.

Saat itu, kata Rigih, dirinya menawarkan dua opsi. "Pertama kami yang kena dampak minta ganti rugi kali 2. Semua kali dua itu opsi pertama,"jelasnya.

Selanjutnya, jika opsi pertama tidak terpenuhi, pihaknya menawarkan opsi kedua "Jadi opsi silahkan pemerintah kedua, istilahnya berkorban artinya kita tidak melawan kita di awal sudah sepakat mendukung program pemerintah," tandasnya.

Dan terkait usulan itu, kata Rigih, Sekda Adi Arnawa mengatakan usulan ini akan di bawa ke atasan.

"Atasannya siapa? Bupati Badung donk, tapi hingga saat eksekusi tidak ada tuh bupati Badung. Informasi itu kami tunggu. Tapi selang 3 hari datanglah juru sita ke rumah menawarkan kembali nilai yang saya sebut itu," ujar Rigih kecewa

Ia berujar, nominal dana konsinyasinya ada di berita acara. "Tapi kami belum menerima karena masih menunggu konfirmasi dari pak sekda," imbuh Rigih.

Meski belum menerima, namun kata dia, juru sita PN Denpasar keburu datang ke rumahnya.

"Lho ini kok juru sita datang. Setelah kami bertemu juru sita kami tidak tahu akan ada 14 hari setelah masuk ke pengadilan dan tidak ada yang memberi tahu. Katanya kalau tidak setuju buat sanggah ke pengadilan itu disalahkan ke kami karena kami tidak tahu," ujar Rigih.

Lanjutnya, ada juga pernyataan kepala dinas PU PR Ida Bagus Surya Suamba yang menemuinya di rumah bersama tim ahli dari Universitas Udayana.

"Itu hari Minggu bukan hari kerja itu juga belum sepakat memang semua ditangani oleh tim aparsial sampai kepala dinas PU PR kalau memang hari ini belum menemukan kesepakatan kita selesai sampai disini itu pernyataannya biar tidak ke ranah pengadilan," tegasnya.

Hal yang membuatnya kecewa adalah karena apa yang mereka dukung sebelumnya harus berakhir dengan dana dititip di pengadilan bahkan tidak ada agenda mediasi dengan Dinas PU PR kabupaten Badung.

"Saya tidak dikasih tahu, tidak ada mediasi di pengadilan. Setelah itu besoknya sudah datang surat pengosongan lahan itu mungkin yang membuat tergesa - gesa kemungkinan itu di masyarakat," tegas Rigih.

Sejatinya, kata Rigih, selaku kaling pihaknya per tanggal 1 Agustus 2022 berkomitmen bertiga mendukung pelebaran jalan untuk KTT G20.

"Tapi keluhan kami tolonglah didengar kalau kami pun melawan pemerintah atau melawan aparat tentu tidak. Apalah kekuatan kami tanggal 1 di catus pata itu gawat sekali. Karena sebenarnya dari hati tidak bisa dipungkiri rasa kecewa pasti ada menurut kami sudah penetapan. Artinya dikasih tidak dikasih akan tetap dilakukan. Informasi pengosongan tapi sama bahasanya dengan dieksekusi karena di lahan kami kan ada warung," tegasnya.

Kalau kata dikosongkan itu kan masih ngawur tapi kata pengadilan masih sama.

"Dengan terpaksa kita menerima bertiga itu, kalau dari hati nurani itu masih ada ganjalan," pungkas Rigih



Simak Video "Presiden Jokowi Gelar Rapat Internal Bahas Persiapan KTT G20"
[Gambas:Video 20detik]
(dpra/dpra)