.webp)
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah melarikan diri ke luar negeri menggunakan pesawat militer. Diduga keputusannya kabur sebelum mengundurkan diri untuk menghindari kemungkinan penahanannya. Sebab sebagai presiden, Gotabaya Rajapaksa memiliki kekebalan dari penangkapan.
Sumber imigrasi mengungkap Gotabaya kabur bersama istri dan seorang pengawalnya ke Maladewa. Berdasarkan laporan AFP Gotabaya kabur naik pesawat militer Antonov-32 yang lepas landas di bandara internasional utama pada Rabu pagi waktu setempat.
"Paspor mereka dicap dan mereka naik pesawat khusus angkatan udara," kata seorang pejabat imigrasi yang terlibat dalam proses itu kepada AFP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal Gotabaya pada akhir pekan kemarin telah berjanji pada akan mengundurkan diri pada hari yang sama dengan saat akhirnya dia melarikan diri. Rencana pengunduran diri itu disebut sebagai upaya untuk membuka jalan bagi transisi kekuasaan yang damai.
Sementara itu, juru bicara pemerintah Mahinda Yapa Abeywardena mengungkap Parlemen Sri Lanka akan kembali menggelar pertemuan pada Jumat (15/7/2022). Pertemuan ini digelar setelah aksi protes besar-besaran yang memaksa Presiden Gotabaya meninggalkan kediamannya.
Perlu diketahui bahwa Gotabaya Rajapaksa sendiri terpilih sebagai Presiden Sri Lanka pada 16 November 2019 lalu. Dia berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan perolehan suara sebanyak 52,2 persen.
Tidak lama setelah itu, dirinya kemudian mengambil sumpah jabatannya di kawasan suci Ruvanvaliseya Stupa di Anuradhapura pada 18 November 2019. Gotabaya Rajapaksa adalah seorang politisi non karir dan mantan perwira pertama yang menjadi presiden.
Kebijakan Kontroversial Presiden Sri Lanka
Saat awal menjabat, pada akhir bulan November 2019 Gotabaya Rajapaksa mengumpulkan kabinetnya dan memenuhi janji kampanye untuk memotong pajak. Adapun pemotongan pajak ini merupakan kebijakan ekonomi pertama yang dikeluarkannya.
Melansir dari Reuters, kebijakan pemotongan pajak tersebut mencakup hampir separuh pajak pertambahan nilai yang ada di Sri Lanka. "Pemotongan pajak tepat setelah pemilihan datang sebagai kejutan," jelas Deputi Gubernur Senior Bank Sentral Sri Lanka (CBSL) P. Nandalal Weerasinghe, sebagaimana dikutip dari Reuters.
"Tidak ada proses konsultatif apa pun," tambah Weerasinghe, yang menghabiskan 29 tahun di CBSL sebelum pensiun.
Saat itu Gotabaya Rajapaksa berargumen bahwa pemotongan pajak ini dapat membebaskan pengeluaran dan meningkatkan keuangan Sri Lanka yang sedang sakit.
Hal ini dilakukan Gotabaya Rajapaksa mengikuti gaya pemerintahan presiden sebelumnya Mahinda Rajapaksa (kakak laki-laki Gotabaya) yang saat itu berhasil mendorong pemulihan ekonomi Sri Lanka setelah perang saudara selama puluhan tahun.
"Itulah sebabnya mereka membuat janji ini... Kemudian, pandemi datang," kata Milinda Rajapaksha.
Namun alih-alih membatu perekonomian, kebijakan ini malah mengurangi pendapatan potensial Sri Lanka dan merusak rencana pengelolaan utang negara yang bergantung pada defisit fiskal yang menyempit. "Itu adalah kesalahan," kata W.D. Lakshman selaku gubernur CBSL yang menjabat antara Desember 2019 dan September 2021.
(kws/kws)
