.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa vaksinasi booster akan menjadi syarat mobilitas warga ke area publik. Nantinya, syarat vaksin booster juga berlaku untuk warga yang hendak bepergian, termasuk jika melakukan perjalanan udara, darat, hingga laut.
Dilansir dari detikNews, aturan tersebut bakal diterapkan oleh pemerintah maksimal dua minggu mendatang.
"Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (4/7/2022) sebagaimana dilansir dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut menyebut, hal ini didasarkan pada hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, kebijakan yang menjadikan vaksiasi booster sebagai syarat mobIitas warga itu akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya.
Koordinator PPKM Jawa-Bali ini mengatakan, penerapan kebijakan baru dilatarbelakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Menurut Luhut, berdasarkan data PeduliLindungi, dari rata-rata orang masuk mal per hari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster.
Vaksin booster ini nantinya akan menjadi syarat perjalanan hingga masuk ke berbagai tempat umum. Sentra vaksinasi juga disebut akan kembali dibuat berada di berbagai tempat.
"Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mall dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi," ungkap Luhut.
(iws/iws)
