.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meraup pendapatan sebesar Rp 153 miliar dari program penghapusan atau pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB). Program ini telah berjalan selama tiga bulan, yakni dari April hingga Juni 2022.
"(Pemutihan PKB) sekarang ini kan berlangsung dari tanggal 4 April, baru tiga bulan. Sudah dapat Rp 150-an miliar. Cukup bagus ini pengerjaannya," kata Gubernur Bali Wayan Koster saat meninjau Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kota Denpasar, Jumat (1/7/2022).
Koster mengatakan, dirinya memang menaikkan target untuk perolehan yang bersumber dari PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Hanya saja, ia tak menyebutkan target nominal pajak yang hendak dikantongi dari program pemutihan tahun ini. Meski begitu, Koster menyebut hingga Juni, target sudah 53 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya melihat sekarang dari target yang ditentukan untuk seluruh Bali melebihi target sudah 53 persen. Kalau Denpasar itu 54 persen, tapi tarif nominal yang paling tinggi Rp 600 (miliar) lebih targetnya sudah lewat," ujar Koster.
Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng itu berharap situasi bisa lebih membaik di triwulan ketiga dan keempat tahun ini. Dengan begitu, hingga akhir tahun nanti, Pemprov Bali bisa mengantongi duit lewat PKB dan BBNKB mencapai 110 persen dari target.
"Triwulan ketiga (dan) keempat saya kira itu akan lebih baik situasinya sehingga kalau sekarang sudah 53 persen, maka nanti di akhir tahun seharusnya di atas 110 persen. Sekarang kan 53 (persen), kalau sama kondisinya jadi 106 (persen), pastikan kondisinya membaik terus. Ini triwulan pertama kan ada Omicron yang tinggi pada bulan Februari, jadi masih ada PPKM," terang Koster.
Koster menambahkan, PKB dan BBNKB menjadi sumber andalan bagi pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Bali. Duit rakyat yang didapatkan dari PKB dan BBNKB ini nantinya akan dipakai untuk membiayai sejumlah infrastruktur yang memerlukan anggaran cukup besar.
"Jadi karena itu saya betul-betul berharap bisa dilakukan optimalisasi dengan sejumlah kebijakan yang diberikan, sehingga PAD-nya itu akan melebihi target dan itu akan digunakan sepenuhnya untuk membiayai infrastruktur yang sedang berjalan saat ini," papar Koster.
(iws/iws)
