detikNewsSabtu, 26 Jul 2025 06:32 WIB
Poin-poin Penjelasan Pemerintah soal Transfer Data RI-AS
Pemerintah Indonesia menjelaskan kesepakatan transfer data dengan AS, menegaskan perlindungan data pribadi sesuai UU PDP.
detikNewsSabtu, 26 Jul 2025 06:32 WIB
Pemerintah Indonesia menjelaskan kesepakatan transfer data dengan AS, menegaskan perlindungan data pribadi sesuai UU PDP.
detikNewsJumat, 25 Jul 2025 14:48 WIB
"Kami sudah minta kepada Komisi I untuk secepatnya, kalau perlu, dalam masa reses ini, untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah," kata Sufmi Dasco Ahmad.
detikNewsJumat, 25 Jul 2025 14:31 WIB
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan Indonesia tidak menyerahkan data pribadi WNI ke AS. Kerja sama dengan AS bertujuan untuk keamanan data, bukan penyerahan.
detikInetJumat, 25 Jul 2025 14:20 WIB
Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi merespons soal negosiasi dagang RI-AS yang salah satunya mencakup transfer data WNI. Pemerintah disarankan ebih hati-hati.
detikNewsJumat, 25 Jul 2025 12:57 WIB
Komisi I DPR RI memberikan peringatan apabila kesepakatan transfer data WNI dan AS ini dilakukan tanpa pengawasan dan instrumen hukum yang jelas.
detikNewsJumat, 25 Jul 2025 04:04 WIB
Legislator Amelia Anggraini ingin data pribadi WNI ke AS dapat dilindungi UU PDP. Ia mendorong pemerintah segera membentuk badan perlindungan data independen.
detikInetKamis, 24 Jul 2025 21:49 WIB
Airlangga Hartarto bicara soal transfer data pribadi RI ke AS. Airlangga pun menyebutkan ada 12 perusahaan AS yang mendirikan data center di Indonesia.
detikFinanceKamis, 24 Jul 2025 19:46 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut transfer data Indonesia ke AS telah berlangsung melalui pendaftaran akun Google, Visa, Mastercard.
detikInetKamis, 24 Jul 2025 17:00 WIB
ICSF menyoroti risiko perjanjian data RI-AS yang bisa mengancam kedaulatan digital, keamanan siber, hingga potensi kolonialisasi ekonomi digital.
detikInetKamis, 24 Jul 2025 15:29 WIB
Kesepakatan dagang Indonesia-AS yang melibatkan transfer data pribadi menuai kritik. Pengamat menyoroti risiko bagi kedaulatan digital dan kepercayaan publik.