
Soal Aturan Periksa Prajurit Seizin Komandan, Anggota DPR: Dasarnya UU TNI
KontraS meminta Panglima TNI mencabut aturan pemeriksaan prajurit oleh aparat penegak hukum seizin komandan. Anggota DPR tidak setuju jika aturan itu dicabut.
KontraS meminta Panglima TNI mencabut aturan pemeriksaan prajurit oleh aparat penegak hukum seizin komandan. Anggota DPR tidak setuju jika aturan itu dicabut.
Anggota Komisi III DPR fraksi PKS, Nasir Djamil menilai aturan pemeriksaan prajurit TNI terlibat kasus hukum harus izin kepada komandan tidak melanggar hukum.
PPP meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa aturan memeriksa prajurit TNI harus izin pada komandan tak menghambat proses hukum.
Aturan baru yang tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengarahkan agar pemeriksaan Prajurit TNI harus melalui komandan atau kepala satuan.