
PSHK UII Kritik Kewenangan Tambahan DPR Evaluasi Pejabat: Abuse of Power
DPR RI setujui revisi Peraturan Nomor 1 Tahun 2020, menambah kewenangan evaluasi pejabat negara. Peneliti menilai ini berpotensi abuse of power.
DPR RI setujui revisi Peraturan Nomor 1 Tahun 2020, menambah kewenangan evaluasi pejabat negara. Peneliti menilai ini berpotensi abuse of power.
DPR kini bisa merekomendasikan pemberhentian pejabat seusai tatib DPR yang baru ditetapkan sebagai peraturan. PKB menyinggung pejabat dengan kinerja bermasalah.
Peraturan DPR tentang Tata Tertib sepakat direvisi. Revisi berupa tambahan kewenangan DPR untuk mengevaluasi calon di lembaga yang telah ditetapkan.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan bicara terkait revisi Tatib DPR yang baru saja disahkan di Paripurna. Dia menyebut DPR kini bisa rekomendasikan pemberhentian pejabat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan isi perubahan dalam revisi aturan Tata Tertib DPR yang baru disahkan dalam rapat paripurna.
DPR menyetujui revisi Tata Tertib DPR terkait kewenangan DPR mengevaluasi calon di lembaga atau institusi yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna.
Baleg DPR menyepakati Revisi Tata Tertib. Adapun revisi ini disepakati jadi usul inisiatif dan dibawa ke paripurna besok.
Perubahan ketiga Peraturan DPR tentang Tata Tertib akhirnya disepakati. Setelah sempat diwarnai skors, 10 fraksi DPR menyepakati perubahan tersebut.