
DPRD Pertanyakan Besaran PAD Kota Bekasi ke Kepala Bapenda
"Kedua, kita minta juga laporan untuk masalah apakah betul PAD-nya itu Rp 1,2 M atau lebih dari 1,2 M," ujar Ketua Komisi III DPRD Bekasi Abdul Muin.
"Kedua, kita minta juga laporan untuk masalah apakah betul PAD-nya itu Rp 1,2 M atau lebih dari 1,2 M," ujar Ketua Komisi III DPRD Bekasi Abdul Muin.
Setelah kasus itu disidik polisi, kali ini Komisi III DPRD Kota Bekasi memanggil Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda.
Surat tugas jaga parkir untuk ormas di Bekasi berbuntut panjang. Polemik penerbitan surat tugas itu berujung pada penyelidikan polisi terkait dugaan korupsi.
"Kita gunakan adalah parkir on street yang tanpa palang pintu yang disebut dengan retribusi parkir ya," kata Purwadi.
Surat tugas jaga parkir itu ditandatangani Aan Suhanda. Seperti apa penampakannya?
Menurut pengacara, pelibatan ormas dalam menjaga parkir itu tidak ada kaitannya dengan balas jasa Pilkada. "Oh enggak, ini penertiban untuk parkir," katanya.
Meski pihak minimarket menolak parkirnya menjadi berbayar, ormas punya cara mendapatkan lahan parkir itu. Mereka meminta legitimasi Pemkot Bekasi.
Pekerjaan juru parkir acap kali dipandang sebelah mata. Namun bagi Febi penghasilan yang diperolehnya terbilang lumayan.
Aan Suhandi akan diminta klarifikasi pukul 10.00 WIB terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat tugas jaga parkir yang dimandatkan ke ormas.
Ketua GIBAS Bekasi Deni Muhamad Ali menilai pelibatan ormas dapat mengurangi angka kriminalitas.