
Hasil Polling: Mayoritas Pembaca Tolak Subsidi KRL Diubah Jadi Berbasis NIK
Rencana pemerintah mengubah model pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK menuai pro kontra. Berikut ini hasil polling detikcom tentang kebijakan tersebut.
Rencana pemerintah mengubah model pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK menuai pro kontra. Berikut ini hasil polling detikcom tentang kebijakan tersebut.
Pemerintah berencana mengubah subsidi KRL menjadi berbasis NIK. Tarif normal KRL tanpa subsidi bisa mencapai Rp 25.000 per 25 km. Simak penjelasannya!
Pemerintah berencana mengubah subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK. Pengamat menilai ini bisa hemat anggaran, namun berpotensi timbul kecemburuan sosial.
Pemerintah rencanakan perubahan subsidi KRL berbasis NIK untuk tepat sasaran. Detikers setuju?
Pemerintah rencanakan perubahan subsidi KRL berbasis NIK untuk tepat sasaran. Pengamat transportasi menilai fokus pada infrastruktur penghubung lebih penting.
Kemenhub memastikan belum ada keputusan kenaikan tarif KRL di 2025. Mereka masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru.
Pemerintah berencana subsidi KRL berbasis NIK. Rencana ini masih dalam pembahasan anggaran di DPR.
Penggunaan NIK untuk subsidi KRL mungkin tampak sebagai langkah yang tepat untuk memastikan bantuan yang tepat sasaran. Tapi, ada potensi masalah.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara soal subsidi KRL berbasis NIK.
Menhub Budi Karya akan rapat dengan Menkeu terkait subsidi KRL berbasis NIK. Rencana ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran.