
Kemenkeu Minta Pola Anggaran K/L 2026 Fokus Pada Program Prioritas
Kemenkeu menekankan penyusunan RKP 2026 harus sejalan dengan prioritas nasional.
Kemenkeu menekankan penyusunan RKP 2026 harus sejalan dengan prioritas nasional.
Wamenkeu Suahasil mengungkapkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis baru mencapai Rp 710,5 miliar, jauh dari target 82,9 juta penerima di 2025.
"Kita menginginkan kalau hasil ekspor SDA Indonesia, ya ada di dalam negeri lah dan kemudian bisa memutar ekonomi di dalam negeri menjadi lebih kuat," katanya.
"Anggaran yang betul-betul digunakan, betul-betul dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang prioritas dan perlu," kata Suahasil.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran hingga Rp 750 triliun.
"Tadi telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran 2025," kata Suahasil.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjadi Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran.
Suahasil menegaskan bahwa efisiensi ini tidak berarti mengurangi kualitas kinerja, melainkan menata kembali proses kerja agar lebih efektif.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan rasio pajak Indonesia sebetulnya bisa lebih besar dari apa yang ada sekarang di kisaran 10%.
"Kalau target tahun depan kan sekitar 5,2% di dalam APBN begitu tapi nanti sesudahnya kita akan dorong di 2026-2027 untuk lebih tinggi lagi," kata Airlangga.