Berita dan Informasi Sektor publik Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSelasa, 31 Mar 2026 19:51 WIB

WFH buat ASN dan Swasta Mulai April, Dievaluasi Tiap 2 Bulan

Pemerintah menetapkan penerapan kerja dari rumah alias work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN dan swasta.

detikFinanceKamis, 19 Feb 2026 10:59 WIB

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi US$ 431,7 Miliar, Ini Penyebabnya

Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$ 431,7 miliar pada triwulan IV-2025, didominasi sektor publik. BI jamin struktur ULN tetap sehat dan terukur.

detikFinanceSabtu, 20 Des 2025 22:19 WIB

Jutaan Milenial China Kini Bersaing Jadi PNS

Melansir CNBC, Sabtu (20/12/2025), sekitar 3,7 juta orang tercatat mendaftar seleksi calon PNS China tahun ini, memperebutkan 38.100 posisi yang tersedia

detikSumutSabtu, 16 Agu 2025 08:30 WIB

Danantara Ungkap Separuh Lebih BUMN Merugi

Dony Oskaria, COO Danantara, menyatakan pengelolaan BUMN belum optimal, 52% dari 1.064 perusahaan mengalami kerugian hingga Rp 50 triliun per tahun.

detikFinanceKamis, 15 Mei 2025 10:20 WIB

Utang Luar Negeri RI Kuartal I Tembus Rp 7.144,6 T, Naik 6,4%

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 430,4 miliar di kuartal I 2025.

detikEduJumat, 14 Mar 2025 19:00 WIB

10 Negara dengan Tingkat Korupsi Paling Tinggi di Dunia, Ada Indonesia?

Dengan berbagai kasus korupsi di Indonesia, apakah detikers memperkirakan Indonesia masuk daftar negara paling korup di dunia?

detikEduSabtu, 22 Feb 2025 15:00 WIB

14 Profesi Ini Paling Banyak Lakukan Korupsi Menurut KPK, Siapa Teratas?

Inilah daftar profesi yang paling sering lakukan korupsi selama 20 tahun terakhir. Adakah profesi impianmu?

detikFinanceSenin, 17 Feb 2025 12:17 WIB

Utang Luar Negeri RI Jadi Rp 6.881 T, Begini Datanya

Utang luar negeri Indonesia turun menjadi US$ 424,8 miliar pada kuartal IV 2024.

detikSumutJumat, 15 Nov 2024 14:20 WIB

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 6.783 Triliun

Utang luar negeri Indonesia naik 8,5% yoy, mencapai Rp 6.783 triliun di triwulan III-2024. Pemerintah jaga kredibilitas dan kelola ULN secara pruden.