
MKP Trenggono Bentuk PMO 724 Berantas Penangkapan Benur Lobster Ilegal
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membentuk Project Management Office (PMO) 724 untuk mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membentuk Project Management Office (PMO) 724 untuk mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono buka suara soal kabar dirinya bakal menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
KKP tengah mendorong jalinan kerja sama dengan pemerintahan Vietnam dalam pembudidayaan perikanan, termasuk di antaranya untuk budidaya lobster dan udang.
"Kalau saya bilang, saya punya inisiatif seperti itu lalu ada yang menghalangi, yang menghalangi itu adalah bagian dari mafia penyelundupan," kata Trenggono.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Trenggono melakukan perubahan tata kelola benih bening lobster serta memperkuat diplomasi dengan Vietnam.
Trenggono menjelaskan ketersediaan pangan akan menjadi permasalahan umat manusia ke depan apabila tidak mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kerja sama ini sekaligus menjadi solusi menekan praktik ilegal perdagangan benih benih lobster.
Indonesia memiliki sumber bahan baku kelautan dan perikanan yang kuat-unggul. Vietnam memiliki keahlian di bidang pembesaran dan pengolahan sektor perikanan.
Terkait pemanfaatan hasil sedimentasi, Trenggono menyebut hanya untuk memenuhi kebutuhan reklamasi dalam negeri, bukan untuk diekspor.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI. KKP turut terdampak pemblokiran anggaran pada tahun ini.