
Revisi UU Terorisme di DPR Berlanjut, RUU Tax Amnesty Masih Mandek
Fraksi-fraksi di DPR meminta waktu terlebih dahulu untuk mempelajari draf RUU Tax Amnesty yang diusulkan pemerintah.
Fraksi-fraksi di DPR meminta waktu terlebih dahulu untuk mempelajari draf RUU Tax Amnesty yang diusulkan pemerintah.
Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan bahwa tidak ada penyanderaan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
Anggota Komisi III dari Gerindra Desmond Mahesa mencurigai adanya barter antara RUU Tax Amnesty dengan revisi UU KPK.
Beberapa fraksi di DPR, salah satunya PDIP, berpendapat bahwa RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) perlu disosialisasikan seperti revisi UU KPK.
PDIP menilai RUU Tax Amnesty tidak bisa langsung dibahas karena harus disosialisasikan juga seperti revisi UU KPK.
Pemerintah dan DPR sepakat menunda revisi UU KPK dan di saat bersamaan draf RUU Tax Amnesty masuk ke DPR. Gerindra mencurigai ada barter RUU.
DPR telah menerima surat presiden beserta draf RUU Pengampunan Pajak dari pemerintah. Draf ini akan lebih dahulu dibahas di rapat Badan Musyawarah.