detikNewsSelasa, 14 Des 2021 16:52 WIB
Bappenas Minta RUU IKN Pastikan soal Kepemilikan Tanah Pemerintah
Bappenas ingin RUU IKN memastikan tanah yang akan menjadi ibu kota negara harus betul-betul dikuasai pemerintah.
detikNewsSelasa, 14 Des 2021 16:52 WIB
Bappenas ingin RUU IKN memastikan tanah yang akan menjadi ibu kota negara harus betul-betul dikuasai pemerintah.
detikNewsSenin, 13 Des 2021 18:34 WIB
Pemprpv DKI Jakarta mengusulkan sejumlah pokok perubahan dalam revisi seperti peran DKI Jakarta, status daerah otonomi khusus-level pemerintahan di provinsi.
detikNewsSenin, 13 Des 2021 17:26 WIB
Bappenas memastikan bahwa peralihan status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sudah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN.
detikNewsSabtu, 11 Des 2021 18:59 WIB
Pimpinan DPR menegaskan bahwa anggota Panitia Khusus Ibu Kota Negara (Pansus IKN) berjumlah 30 orang. Berikut daftar nama-namanya:
detikNewsJumat, 10 Des 2021 12:44 WIB
Badan legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat revisi Tata Tertib terkait jumlah anggota dan pimpinan panitia khusus (Pansus). Baleg mengklaim tak terkait RUU IKN.
detikNewsJumat, 10 Des 2021 11:20 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menegaskan tak ada pelanggaran jumlah anggota Pansus RUU IKN. "Nggak ada Tatib dan Undang-Undang MD3 yang dilanggar," kata Dasco.
detikNewsKamis, 09 Des 2021 19:32 WIB
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN), Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan sejumlah hal yang menjadi fokus dalam pembahasan RUU IKN.
detikNewsKamis, 09 Des 2021 15:57 WIB
Doli mengatakan pembahasan RUU IKN tidak membutuhkan waktu lama karena pemerintah sudah menyiapkan draf. Naskah draf itu berisi aturan-aturan inti yang teknis.
detikNewsKamis, 09 Des 2021 14:46 WIB
Baleg DPR rapat membahas perubahan Tatib DPR soal jumlah anggota pansus. Perubahan ini terkait jumlah anggota pansus RUU IKN yang melebihi aturan di Tatib DPR.
detikNewsSelasa, 07 Des 2021 16:15 WIB
DPR membentuk panitia khusus untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara. Pansus itu terdiri atas 56 anggota Dewan dari lintas komisi.