
Saat RUU DKJ Dapat Respons Dingin Anies dan Mahfud
Mendagri Tito Karnavian telah menyerahkan DIM RUU DKJ ke DPR. Namun di sisi lain rancangan itu dapat respons dingin sejumlah tokoh.
Mendagri Tito Karnavian telah menyerahkan DIM RUU DKJ ke DPR. Namun di sisi lain rancangan itu dapat respons dingin sejumlah tokoh.
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan tanggapannya terkait RUU DJK. Begini kata Anies.
Fraksi PDIP, PKS dan NasDem memberikan catatan kepada Baleg DPR dan pemerintah tak terburu-buru dalam membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Anies Baswedan menyoroti RUU DKJ mengatur pembentukan kawasan aglomerasi yang nantinya dikoordinasi oleh Dewan Aglomerasi dipimpin oleh wakil presiden.
Mendagri Tito mewakili pemerintah telah menyerahkan DIM RUU DKJ saat rapat bersama Baleg DPR. Baleg DPR dan Tito menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum 5 April.
Mendagri Tito bicara terkait polemik Gubernur DKJ saat rapat di DPR RI. Dia menegaskan Gubernur DKJ tetap dipilih rakyat, bukan ditunjuk Presiden.
Baleg DPR dan Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan konsep aglomerasi dalam RUU DKJ berasal dari pemekaran Papua.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta Badan Legislasi (Baleg) segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Baleg DPR akan membahas RUU DKJ setelah menerima DIM dari pemerintah. Baleg DPR mengatakan saat ini Jakarta telah kehilangan status daerah khusus ibu kota.