
Tolak RUU DKJ, PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
PKS menolak RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan menjadi UU. Anggota DPR Fraksi PKS Hermanto mengusulkan Jakarta menjadi ibu kota legislatif.
PKS menolak RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan menjadi UU. Anggota DPR Fraksi PKS Hermanto mengusulkan Jakarta menjadi ibu kota legislatif.
DPR RI mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menyatakan menolak.
DPR RI menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024. Dalam paripurna itu, DPR mengesahkan RUU Desa dan RUU DKJ menjadi UU.
Ada 15 kewenangan khusus yang diberikan ke Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. Apa saja?
"Jangan terburu-buru, apa salahnya kita lihat IKN dulu. Saya dengar-dengar dari salah satu GM di IKN gedung DPR belum dibangun," kata Ansory.
DPR RI mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU. Pengesahan itu diambil dalam agenda pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.
DPR RI menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 hari ini. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Ada sejumlah agenda dalam rapat paripurna hari ini, di antaranya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan RUU Desa.
Wapres Ma'ruf Amin berbicara soal RUU DKJ. Dia mengatakan kemungkinan operasional wilayah aglomerasi yang dikoordinasi Dewan Aglomerasi ditangani wapres baru.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris memberi apresiasi terkait mekanisme pemilihan Gubernur DKJ yang dipilih langsung oleh rakyat tersebut.