
Video Demo Bisa Jadi Klaster, Apa Komentar Satgas COVID-19?
Demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja disebut berpotensi jadi klaster Corona baru. Satgas COVID-19 meminta masyarakat menyampaikan pesan yang kreatif.
Demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja disebut berpotensi jadi klaster Corona baru. Satgas COVID-19 meminta masyarakat menyampaikan pesan yang kreatif.
Jokowi meminta masyarakat mempelajari draf RUU Cipta Kerja yang sudah diserahkan ke DPR. Hal itu mengingatkan publik atas kasus RUU KPK.
Gabungan berbagai kelompok masyarakat sipil yang bergabung dalam FRI menolak tegas omnibus law RUU Cipta Kerja. Sedikitnya ada tiga alasan. Apa saja?
Jokowi menegaskan tidak UU bisa diubah dengan PP. Jokowi tidak mengomentari penyataan Menko Polhukam soal ada kesalahan ketik di RUU Cipta Kerja.
RUU Cipta Lapangan Kerja merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sanksi pidana untuk perusahaan pers diperberat.
RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada Jokowi untuk mengubah UU dengan PP, bukan dengan perppu. Aneh dan inkonstitusional!
Omnibus law memberikan kewenangan Jokowi mengubah UU hanya lewat peraturan pemerintah (PP). Padahal hal itu merupakan kewenangan DPR. Apa kata Partai Demokrat?
Omnibus law memberikan kewenangan Presiden untuk mencabut Perda bermasalah. Bila masih tetap dijalankan, maka gaji gubernur hingga anggota DPRD tidak dibayar.
Pasal 88 UU PPLH itu digunakan untuk menjerat para perusak dan pembakar hutan. Sedikitnya perusak hutan dihukum Rp 18 triliun dengan pasal ini. Kok mau dihapus?
Pemerintah dan pimpinan DPR RI sepakat untuk mengganti nama omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja.