
Kata Puan soal Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas Diganti Uang Tunjangan
Ketua DPR Puan Maharan, menanggapi soal anggota DPR yang kini tak mendapat rumah jabatan atau rumah dinas karena diganti dengan tunjangan perumahan.
Ketua DPR Puan Maharan, menanggapi soal anggota DPR yang kini tak mendapat rumah jabatan atau rumah dinas karena diganti dengan tunjangan perumahan.
Anggota DPR diberi tenggat waktu hingga akhir Oktober untuk mengosongkan rumah jabatan anggota atau rumah dinas.
Sekjen DPR mengungkap sejumlah masalah yang ditemukan di rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, yang kini bakal diganti dengan tunjangan rumah.
"Kecuali pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Setneg (Sekretariat Negara)," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar.
Setjen DPR meninjau rumah dinas anggota DPR yang kini tak ditempati lagi oleh anggota DPR 2024-2029. Ada sejumlah kerusakan di rumah jabatan anggota DPR.
Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapatkan rumah jabatan atau rumah dinas, diganti dengan uang tunjangan perumahan. Ada sejumlah penjelasan Setjen DPR.
"Tidak ada pertanggungjawaban, mereka diberikan terserah, mau untuk sewa rumah, mau untuk nyicil rumah silakan," kata Sekjen DPR RI, Indra Iskandar.
Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan alasan tak lagi menyediakan rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR periode 2024-2029.
Anggota DPR 2024-2029 Habiburokhman angkat bicara soal kebijakan legislator periode lima tahun ke depan tak lagi mendapat fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).
Rumah jabatan anggota DPR tercatat sebagai aset Kemenkeu dan Kemensetneg. Administrasi terkait penyerahan aset ke negara tengah diurus.