Rabu, 06 Jun 2018 16:24 WIB
Wiranto akan Panggil KPK hingga BNN Bahas RKUHP
Menko Polhukam Wiranto akan mengundang KPK, BNN, dan pihak berkepentingan lainnya sebelum pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Rabu, 06 Jun 2018 16:24 WIB
Menko Polhukam Wiranto akan mengundang KPK, BNN, dan pihak berkepentingan lainnya sebelum pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Rabu, 06 Jun 2018 15:51 WIB
Menko Polhukam Wiranto memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, tim perumus revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), dan pihak terkait lainnya.
Rabu, 06 Jun 2018 14:42 WIB
Tim Panja RKUHP dari pemerintah menepis anggapan bahwa pihaknya menurunkan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di RKUHP. Hukuman mati juga tak dihapus.
Rabu, 06 Jun 2018 13:52 WIB
"Ketentuan bab tentang Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam UU masing-masing."
Rabu, 06 Jun 2018 09:35 WIB
Pemerintah dan DPR diminta memperkuat UU Tipikor saja, bukan malah memasukkan pasal korupsi dalam RKUHP.
Selasa, 05 Jun 2018 20:47 WIB
Bamsoet mengaku sedang menampung aspirasi publik mengenai RUU KUHP (RKUHP) sebelum disahkan. Ia mengatakan DPR akan mengundang KPK untuk membahas RKUHP.
Selasa, 05 Jun 2018 19:54 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat dari KPK terkait penolakan dimasukkannya pasal tindak pidana korupsi ke RUU KUHP (RKUHP).
Selasa, 05 Jun 2018 16:31 WIB
Mantan Wakil Ketua KPK Moch Jasin menyebut RKUHP--apabila disahkan--akan mengebiri kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.
Selasa, 05 Jun 2018 16:12 WIB
Mantan pimpinan KPK hingga aktivis antikorupsi memberikan dukungan kepada KPK agar tidak digerogoti kewenangannya apabila RKUHP disahkan kelak.
Foto News
Selasa, 05 Jun 2018 16:06 WIB
KPK menerima dukungan dari masyarakat yang menolak pasal tentang korupsi dimasukan ke dalam RKUHP.