
7 Fraksi Setujui RUU KPK, Gerindra-PKS Tolak Dewan Pengawas Dipilih Presiden
"Tujuh fraksi menerima tanpa catatan, 2 fraksi belum menerima atau menyetujui, terutama soal dewan pengawas, 1 fraksi, yakni Demokrat, belum memberi pendapat."
"Tujuh fraksi menerima tanpa catatan, 2 fraksi belum menerima atau menyetujui, terutama soal dewan pengawas, 1 fraksi, yakni Demokrat, belum memberi pendapat."
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas membacakan hasil pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam rapat paripurna DPR.
Di tengah rapat paripurna soal revisi UU KPK, ada massa yang beraksi menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di depan gedung DPR.
Ratusan anggota Aliansi Mahasiswa Tulungagung menggelar demo di depan kampus IAIN. Mereka menolak upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK.
Fraksi Partai Gerindra menyatakan belum bisa menerima secara utuh revisi UU KPK. Hal yang menjadi catatan Gerindra adalah soal pemilihan Dewan Pengawas.
Masyarakat sipil terus menyuarakan penolakan atas revisi Undang-Undang KPK. Jokowi dinilai memimpin pelemahan terhadap KPK.
DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi UU KPK. Berdasarkan kehadiran fisik, rapat hanya dihadiri 80 anggota Dewan.
"Sebenarnya tidak terburu-buru. Karena kan proses, kita kan sudah ikuti semua apa yang menjadi perdebatan di publik ya," kata Supratman soal revisi UU KPK.
"Ada notulensinya semua, ada laporan singkat semua, ada semua. Akan disampaikan dan diingatkan kepada KPK," kata Fahri Hamzah.
Pimpinan DPR selesai menggelar rapat badan musyawarah (bamus). Rapat bamus menyepakati pengesahan revisi UU No 30/2002 tentang KPK dilakukan hari ini.